Rabu, 20 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Menunggu Kesetiakawanan Sosial

Editor: teguh
Selasa, 22 Januari 2013
dokumen SuaraBanyuurip.com
Salah satu sudut kegiatan eksploitasi sumur migas di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

TAK terbayang sebelumnya jika Bojonegoro bakal menjadi ikon industri minyak dan gas (migas) di tanah air. Daerah yang dulu dikenal dengan hutan jatinya ini perlahan merangkak ke arah industri berbasis teknologi tinggi. Kekagetan pun kian menjadi-jadi manakala ladang migas Blok Cepu yang bersentra di Kecamatan Gayam, dan Kecamatan Ngasem mulai memuntahkan minyak.

Setelah Blok Cepu menyusul Blok Gundih. Di blok geologi yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tambakrejo ini Pertamina EP, menjadi operator untuk mengelola sumur minyak. Demikian pula dengan Blok Tuban yang sebelumnya telah memuntahkan minyak di sumur Sukowati, ketika disentuh JOB Pertamina PetroChina Est Java.

Terdata yang saat ini mulai produksi masih tiga blok, namun sertaan industri hilirnya bakal mengikutinya. Kondisi inilah yang menjadikan warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan sekitarnya mulai memiliki mimpi. Paling tidak mereka mulai menata diri agar bisa terlibat aktif, dalam industri bersumber dari mineral perut bumi.

Entah sebentuk kebijakan politik, atau kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat. Yang pasti muncul migas selama ini selalu diikuti dengan berbagai kerahasiaan. Baik itu untuk  titik-titik lokasi sumur, maupun waktu produksi. Akibatnya acap kali terjadi spekulasi dari warga dengan perhitungan mereka sendiri-sendiri.

Pantas disadari jika sikap politik pusat tentang lokasi ladang migas tertutup. Bisa jadi karena menghindari praktik spekulan tanah, sehingga bisa memperbesar anggaran. Namun, disisi lain akan merugikan masyarakat sekitar, karena mereka sama sekali tak memiliki kesiapan untuk mematangkan diri. Baik dalam bidang alih profesi, maupun berpartisipasi secara langsung dalam industri.

Tragisnya lagi setingkat pemerintah daerah (Pemkab) pun tak detail mengetahui fenomena tersebut. Ini berdampak pada keterlambatan dalam pengambilan kebijakan politis. Baik yang terkait dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM), diantaranya, penyiapan skill melalui pendidikan formal, maupun pemberian ketrampilan yang bisa mendukung mematangkan warganya agar tak hanya menjadi kuli batu, dan kuli angkut di daerahnya.

Meski terlambat pihak operator ladang migas telah berbuat terhadap masyarakat sekitar. Rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka gulirkan. Karena terlambat, program yang harusnya menyiapkan skill juga tak jarang tak begitu tepat sasaran. Atau bahkan lebih banyak terkonsentrasi secara kuantitas terhadap sektor ekonomi produktif, semacam pembentukan kelompok pedagang kecil dengan bantuan modal berbunga lunak.

Padahal yang harusnya dikonsentrasikan adalah bagaimana menyiapkan warga sekitar, dengan mempertimbangkan usia kerja, untuk bisa bersaing dengan warga di luar daerah mampu bersaing di bursa kerja migas. Memang inveastasi pembantukan SDM butuh waktu dan modal, pula tidak instan. Akan tetapi jika itu tidak dilakukan sama halnya, pada akhirnya nanti, membiarkan warga sekitar menjadi penonton dari gemerlapnya industri migas.

Disitulah perlunya kesetiakawanan sosial dari para pemegang kebijakan, baiik di tingkat pemerintah daerah, maupun corporate yang beroperasi di wilayah setempat. Pemkab Bojonegoro, memang telah mengeluarkan regulasi Perda 23/2011 tentang konten lokal.  Namun demikian, keberadaan Perda tersebut tak serta merta bisa melindungi kepentingan warganya terkait industri migas.

Jika keterlibatan warga diukur dari menjadi pekerja kasar di proyek kontruksi, memang sudah bisa dikatakan Perda tersebut telah memiliki power. Akan tetapi jika diukur dari parameter tenaga skill rasanya masih belum bisa disebut berhasil.

Harusnya regulasi tersebut diikuti dengan ‘pemaksaan’ dari Pemkab kepada perusahaan agar membuat program pembangunan skill terhadap warga melalui CSR-nya, melalui cara ini baru warga bisa ikut mereguk harumnya aroma migas dari desanya. Program sinergitas antara pemerintah dan perusahaan migas ini bisa terjalin mesra, manakala kedua petinggi lembaga tersebut memiliki kesetiakawanan sosial.  Ini yang harusnya menjadi bahan pertimbangan, jika tak ingin melihat warga sekitar pada akhirnya menjadi penonton di rumah sendiri. (*)

Catatan : Rakai Pamanahan

 

Dibaca : 816x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan