Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Nasib Kaum Buruh Masih Terancam

Editor: samian
Selasa, 02 Mei 2017
doks/suarabanyuurip.com
Agung Pudjo Susilo.

SuaraBanyuurip.com

Oleh : Agung Pudjo Susilo

MEMBANGUN hubungan industrial yang harmonis tidak terlepas dari peran pemerintahan dalam mewujudkan keseimbangan antara dunia usaha dan kesejahteraan kaum buruh. Hal ini merupakan dasar yang harus dilakukan agar tercipta suasana tenang, aman nyaman, dalam dunia ketenaga kerjaan.

Dalam hubungannya dengan sektor Migas, Kabupaten Blora atau Cepu khususnya, merupakan pilar dan cermin Nasional dalam perwujudannya, terutama bidang pendidikan Minyak dan Gas Bumi. Maupun sumber daya manusianya dalam pengembangan pengelolaan Migas. Sehingga, sudah tidak dipungkiri lagi bahwa Cepu atau Blora pada umumnya menjadi sorotan Nasional bahkan Internasional dalam ber-investasi untuk memperkuat perekonomian Negara.

Dikatakan sebagai aset vital Nasional, Migas berada dalam penanganan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yang merupakan Pelaksana pemerintah dalam memenuhi pertanggungjawaban hajat hidup masyarakat luas. Tentunya dalam hal ini, pemerintah tahu persis bahwa dalam hubungannya dengan perusahaan BUMN ini seharusnya dapat menunjukkan bahwa BUMN dapat memberikan contoh yang benar dalam Implementasinya terutama dalam bidang Ketenagakerjaan.

Sangat ironis rasanya jika perusahaan Negara yang selama ini kita harapkan bisa memberikan contoh yang baik. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Peraturan yang merupakan product pemerintah, semestinya sebagai panutan untuk diterapkan, tapi kenyataannya dilanggar sendiri. Secara tanpa ada niat memperbaiki semenjak kaum buruh berjuang hingga sampai detik ini.

Outsourcing merupakan sistem kerja kontrak yang benar-benar menyengsarakan kaum buruh. Hingga saat ini mewarnai kebobrokan Indonesia di mata dunia. Keberlangsungan kerja dan masa depan kaum buruh sangat terbelenggu dangan sistem kerja ini. Sehingga kaum buruh tidak pernah mempunyai ketenangan, kenyamanan, dalam dunia kerjanya. PHK selalu menghantui kaum buruh di sela-sela semangat kerjanya demi kelangsungan hidup dan keluarganya.

Serikat Pekerja/ buruh sebagai organisasi yang berjuang membela hak-hak kaum buruh, tidak sedikit mereka mendapatkan Intimidasi bahkan di PHK. Yang sangat memprihatinkan lagi adalah Unionbusting (Pemberangusan Serikat Pekerja/Buruh) juga sudah mewarnai di tingkatan pabrik. Pertanyaannya adalah : Seberani inikah perusahaan dalam hal ini pengusaha melanggar peraturan Pemerintah?. Sedangkan satu sisi, Pemerintah sendiri merupakan lembaga yang melegalitaskan perusahaan untuk dapat beraktivitas menjalankan kegiatannya. Lalu, bagaimana Pemerintah bisa diam melihat keadaan seperti ini?

Kaum Buruh Tidak Diam…!!! Kaum Buruh Butuh Keadilan…!!!

DENGAN SEMANGAT SATU TEKAD, SATU SIKAP, SATU TINDAKAN, KAUM BURUH BERSAMA SPKP CEPU – FEDERASI SERIKAT BURUH MIGAS – KASBI SIAP MELAWAN PENINDASAN DAN NEOLIBERALISME. SAMPAI KAPANPUN HINGGA BURUH MENYATAKAN MENANG DALAM MEDAN PERJUANGANNYA.

Tahun 2013 bulan Agustus hingga 1 Desember, sektor Migas di Cepu yang semula di kelola oleh Pertamina telah di Kerja Sama Operasikan (KSO) dengan pihak swasta asing. Kaum Buruh Migas Cepu melihat Pemerintah Kabupaten Blora belum ada perhatian yang serius terhadap Sistem Kerjasama Operasi ini. Tenaga kerja yang sudah berpuluh tahun lamanya, mereka bergelut dalam pengabdiannya di bawah sektor Migas ini, yang kini berada dalam pengelolaan di bawah swasta asing dengan sistem yang di jalankan sudah 4 tahun.

Berdalih dengan maksud peningkatan Produksi, sistem ini di jalankan tapi pada kenyataannya tidak satu pun program ini berhasil. Justru sebaliknya, sistem ini  sangat merugikan Negara. Dengan sistem ini-pun banyak masalah yang dialami kaum buruh dan seharusnya segera mendapatkan penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah atau dinas terkait.

Berbicara tentang Hak Normative, Keselamatan Kerja, Ketenangan Kerja, Kenyamanan Kerja, ini sudah sangat memprihatinkan. Terlebih pengakhiran hubungan kerja dengan alasan kontrak berakhir. Keadaan ini pun sudah mewarnai pula dalam lingkup kerja di bawah sistem ini.

Menekankan pada Pemerintahan Daerah dan Jajaran terkait, untuk segera mengambil langkah tegas secara berkeadilan dalam menyelesaikan masalah. Demi terciptanya hubungan kerja yang harmonis di wilayah Blora yang saat ini sedang tidak sehat akibat dari penerapan Sistem Kerja Sama Opersi (KSO).

Kami menyerukan kaum buruh  untuk bersatu, berjuang bersama dalam meraih kemenangan melawan ketidak adilan, melawan penindasan dan hancurkan Neoliberalisme Atau Penjajahan Gaya Baru di Bumi Pertiwi ini.

Dalam hal pengupahan Blora khususnya dalam Sektor Migas, harus mendapatkan perhatian yang sangat serius. Upah Minimum Sektoral adalah merupakan Jejaring pengaman dalam menentukan UPAH yang selama ini terabaikan,  yang masih berpatokan pada UMK (Upah Minimum Kabupaten / Kota).

Hal ini jauh dari kesejahteraan buruh dalam mencapai Upah Layak yang notabene adalah pekerjaan yang mempunyai tingkat resiko tinggi. Kami mendorong agar Pemerintah mengambil langkah serius sehingga upah minimum sektoral Kabupaten Blora dapat segera diberlakukan. Salam Buruh Migas !!!

Penulis adalah Ketua Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) Cepu – Forum Serikat Buruh Migas (FSB Migas) – Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

 

Dibaca : 251x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan