Selasa, 16 Juli 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Nilai DAK Pendidikan Bojonegoro Tak Ada Dasar Hukumnya

Editor: nugroho
Jum'at, 29 Maret 2019
ririn wedia
Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro, Adi Prayitno.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro mengaku tidak memiliki wewenang melakukan pengawasan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk pelajar SMA se derajat di wilayah setempat. 

"Karena, penyaluran DAK itu basisnya masyarakat yang memiliki anak usia sekolah," kata Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro, Adi Prayitno, kepada suarabanyuurip.com saat ditemui dikantornya, Jumat (29/3/2019. 

Menurut mantan Kepala Sekolah SMA Negeri di Kabupaten Nganjuk itu, seandainya ada permasalahan seperti penyaluran maupun data siswa tidak sesuai, pihaknya tidak ikut bertanggung jawab.

"Itu kan hibahnya Pemkab pada masyarakat, meski sasarannya anak sekolah ya tetap saja kami tidak memiliki wewenang apa-apa," tukasnya. 

Dia berpendapat, jika sistem hibah yang diberikan Pemkab melalui penyaluran DAK tersebut kurang tepat. Selain itu, cantolan hukumnya juga belum jelas.

Jika memang sasarannya siswa SMA, lanjut dia, maka Pemkab tidak lagi memiliki wewenang karena sekolah tingkat SMA telah diambil alih Pemprov Jatim. 

"Nah, susahnya itu. Kalau sasarannya siswa ya harusnya tidak boleh. Kan sekarang wewenangnya Pemprov," tandasnya. 

Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti menyampaikan jika penyaluran DAK Pendidikan untuk pelajar SMA se derajat masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) yang baru.

"Sekarang Perbupnya masih disusun oleh Dinas Pendidikan," ujarnya. 

Dijelasakan dalam Perbup yang baru ada beberapa perubahan untuk tekhnis pencairan. Diantaranya, jika dulunya data by name by dress dari desa ke kecamatan lalu diverifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), sekarang tidak lagi. Melainkan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

"Diknas nanti buat tim sendiri untuk verifikasinya," imbuh Ibnoe.

Selain itu, jika dulunya pencairan dilakukan melalui Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kini tidak lagi. Melainkan langsung dari Bank Jatim langsung ke pelajar.

"Pencairan lewat BPR tidak profesional," pungkasnya.(rien)



Dibaca : 551x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan