Senin, 18 Juni 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Penolakan Pembebasan Lahan

Noor Nahar: Warga Belum Paham Manfaat Kilang Tuban

Editor: nugroho
Selasa, 09 Januari 2018
Ali Imron
Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein.

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban- Wakil Bupati Tuban, Jawa Timur, Noor Nahar Hussein, menilai sebagian warga Desa Remen-Mentoso, Kecamatan Jenu, yang menolak berdirinya Kilang NGRR Tuban belum sepenuhnya memahami manfaat dan pentingnya proyek strategis nasional tersebut. Perusahaan patungan Pertamina-Rosneft Oil Company asal Rusia bukan hanya sekedar bisnis, tapi bisa memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. 

"Itu sebagian warga yang nolak kita anggap belum paham betul manfaat kilang," ujar Wabup Tuban, Noor Nahar, ketika dikonfirmasi suarabanyuurip.com di kantor dinasnya Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Senin (8/1/2018) kemarin.

Pemilik lahan harus memahami strategisnya proyek Kilang Tuban. Karena pembangunan kilang tersebut akan mengatasi impor BBM yang dilakukan Indonesia selama ini. Apalagi sekarang ini, lanjut Noor Nahar, ketersediaan BBM nasional tak lebih dari tiga minggu. 

"Kalau Singapura mendadak tak mau ngirim, tentu bisa habis pasokan dalam negeri," ungkapnya.

Karena itulah, Pemkab Tuban sangat mendukung berdirinya kilang. Hal ini karena kepentingan nasional, dan bukan bisnis to bisnis karena sudah diselesaikan Pertamina dan perusahaan Rosneft asal negeri beruang merah. 

"Begitu sudah berdiri akan jadi proyek kepentingan nasional," terang politisi PKB Tuban.

Wabup dua periode ini menyakini, kalau tidak semua warga terdampak menolak kilang berkapasitas 300 ribu barrel per hari (bph) tersebut. Apabila buka-bukaan data, tentu harus transparan. 

Pria kelahiran Kecamatan Rengel ini mengaku memiliki data warga yang menerima berdirinya proyek kilang. Asalkan harga lahan permeternya sesuai, warga tersebut menerima.

"Artinya tidak merugikan pemilik lahan," beber Noor Nahar.

Pemkab selama ini terus memperjuangkan kepentingan warga, dan yang selalu dipikirkan adalah kondisi lapangan pekerjaan yang langka. Tentu adanya proyek itu bisa membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda sekitar.

Sekalipun ini proyek nasional, menurut Noor Nahar, pemerintah daerah tidak serta merta mengizinkannya atau "glundung semprong". Syaratnya jika lahannya dibebaskan, keluarganya harus dijamin mendapat pekerjaan di kilang. 

"Hal ini yang terus saya sampaikan di rapat dengan Pertamina," tambahnya.

Dalam pembebasan lahan pun masyarakat diminta tak dirugikan. Kalau ada appraisal yang merugikan, pemkab akan mendatangkan apraisal tandingan. 

Soal 3.000 nama yang menolak kilang, dia menyatakan bakal mengkrosceknya. Hal ini untuk memastikan apakah benar nama-nama yang ada dokumen koordinator warga bernama Warto, memang ada di disana. 

"Selain itu untuk memastikan apakah tanda tangan itu direkayasa atau tidak, itu yang akan kita diperhatikan," tegasnya.

Sementara, Koordinator warga, Warto, mengaku memegang dokumen penolakan warga Remen-Mentoso yang menolak pembebasan lahan untuk proyek kilang. Alasannya warga tak ingin mengulang pengalaman pahit, seperti pada pembebasan lahan PT TPPI maupun TBBM Tuban.

"Para petani sudah makmur dengan panen setahun tiga kali," sambungnya.

Pemilik lahan yang diplot dalam penetapan lokasi (penlok) kilang, tidak ingin menjual lahannya. Mereka lebih senang bertani, dan tidak bertranformasi menjadi buruh di tanahnya sendiri. (aim)

Dibaca : 3768x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan