Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Orang Miskin Sakit Harus Siap KIS

Editor: samian
Selasa, 31 Oktober 2017
Ali Imron
LAYANI PASIEN MISKIN : Direktur RSUD Koesma memastikan langsung pasien miskin yang belum miliki KIS tetap terlayani dengan baik.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban- Sejak dipercaya menahkodai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R Koesma Tuban, Jawa Timur, Direktur Saiful Hadi memiliki prinsip selalu mengutamakan pasien miskin. Ketika sakit harus sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

"Memang konsep penanganan orang miskin harus terpadu," ujar Saiful Hadi, melalui pesan singkat yang diterima suarabanyuurip.com, Selasa (31/10/2017).

Dalam pelaksanaanya tidak melulu dilihat dari sektor kesehatan saja, tapi harusnya setiap keluarga miskin mendapatkan hak pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi. Termasuk tunjangan beras, bantuan PKH yang saat ini masih ada perbedaan satu sama lainnya.

Hal pertama harus ada pendataan ulang, untuk memantau secara menyeluruh masyarakat yang benar-benar miskin. Berikutnya diusulkan mendapat KIS daerah, KIP, dan PKH, sehingga kebutuhan dan hak orang miskin terpenuhi.

Konsep pendataan tersebut yang selalu disampaikannya berkali-kali dalam rapat. Supaya orang miskin sudah siap dengan ketiga penjaminan di atas.

"Sederhananya kalau sakit sudah siap KIS-nya dan seterusnya," imbuh mantan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban.

Data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban, jumlah penerima KIS sebanyak 6.461 orang. Data tersebut perlu divalidasi ulang, karena kenyataannya masih banyak orang miskin yang belum punya tiga penjaminan di atas.

Saiful, kasihan kalau ada orang miskin masuk RSUD mengeluh benar-benar miskin, tapi tidak punya kartu BPJS. Sebagai pimpinan, dirinya mengupayakan langsung koordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), dan Dinkes Tuban supaya segera dikeluarkan surat pernyataan miskin darurat agar terbiayai APBD.

"Surat itu maksimal dua hari harus keluar," tegasnya.

Waktu lalu juga ada pasien miskin dengan perdarahan otak, dan tidak punya BPJS. Seketika itu langsung koordinasi dengan OPD terkait. Beruntung hari ini suratnya sudah keluar, dan biayanya sampai puluhan juta.

"Kami tidak ingin ada pasien miskin tak ditangani dengan maksimal," terangnya.

Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Dinkes Tuban, Endah Nurul, menjelaskan, validasi data penerima KIS telah dilakukan setiap bulan. Ada 6.461 orang yang pengobatannya ditanggung APBD.

"Ada yang dibiayai dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat dan jumlah penerimanya masih koordinasi dengan Dinsos," sambungnya.

Masyarakat dihimbau pula untuk mendaftar secara mandiri untuk berobat. Hanya dengan membayar iuran Rp25.500/Bulan, pelayanan kesehatan mulai tingkat dasar sampai tingkat rujukan sudah ditanggung BPJS Kesehatan.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bumi Wali (sebutan lain Tuban), Wakil Ketua Komisi C DPRD Tuban, Tri Astuti, mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait meningkatkan sinergitas, pelayanan, tidak ada diskriminasi, peningkatan mutu sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, dan perbaikan management pelayanan.

"Tak kalah penting prosedur pelayanan dan penanganan pasien jangan bertele-tele," pungkasnya.(Aim)

 

 

Dibaca : 238x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan