Sabtu, 17 November 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro Belum Pasti

Editor: nugroho
Jum'at, 09 November 2018
Ririn Wedia
Kepala DPMPD Bojonegoro, M Chosim.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyampaikan, hingga saat ini, belum ada perintah dari Bupati Anna Muawanah, terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 mendatang.

"Kami baru saja rapat bersama dengan Komisi Intelejen Daerah untuk membahas itu," kata Kepala DPMPD, M Chosim, kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (9/11/2018).

Hasil rapat masih akan dilaporkan kepada Bupati Anna, sehingga belum ada kepastian. Apakah Pilkades serentak akan dilaksanakan sebelum gelaran Pemilu di bulan April 2019, atau sesudah Pemilu.

"Tentu, pelaksanaan Pilkades serentak nanti akan ditentukan waktunya dengan berbagai pertimbangan," tukas pria yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bupati di bidang hukum.

Di singgung beredarnya surat di masyarakat berupa tahapan Pilkades 2019, Chosim menyatakan, jika surat yang menjadwalkan coblosan di bulan Februari tersebut hanya sebuah rekayasa atau simulasi sebagai bentuk gambaran pelaksanaan kegiatan.

"Itu hanya untuk gambaran pelaksanaan Pilkades serentak saja, dan belum resmi lo suratnya," tandasnya.

Sementara bagi Kepala Desa yang masa jabatannya habis baik sebelum atau sesudah Pilkades dilaksanakan, Pemkab Bojonegoro meminta agar segera mengundurkan diri dan mengikuti aturan.

"Ada 20 Kades yang masa jabatannya habis di bulan Desember mendatang, jadi seharusnya ya mundur. Meski, ada konsekuensi kerugian beberapa bulan," pungkasnya.

Terpisah salah satu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Ngasem, Samian Sasongko, sangat mendukung jika Pemkab Bojonegoro melaksanakan Pilkades serentak pada bulan Februari 2019.

Selain tidak benturan dengan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) juga dapat menghemat atau afisiensi anggaran, karena masa jabatan BPD belum habis.

"Tapi kalau dilaksanakan setelah Pileg dan Pilpres maka Pemkab akan mengeluarkan anggaran tidak sedikit untuk membentuk BPD baru se Kabupaten Bojonegoro karena BPD yang lama habis masa jabatannya," ujar Wakil Ketua BPD Desa Butoh ini.

Pria yang juga berprofesi sebagai jurnalistik ini berharap, agar pemkab mengambil kebijakan secara positif terkait hal tersebut. Karena BPD punya peran penting dalam pelaksanaan Pilkades.

"Dari pada mengeluarkan anggaran untuk membentuk BPD baru seyogyanya anggaran yang ada bisa dibuat untuk membangun infrastruktur maupun yang lainnya," saran pria yang karib disapa Pak Breng ini.(rien)

 

 

Dibaca : 603x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan