Jum'at, 19 Januari 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Perubahan Perda BPH Tak Ada Kejelasan

Pembahasan Tak Harus Tuntas Tahun 2017

Editor: samian
Jum'at, 08 Desember 2017

SuaraBanyuurip.comAhmad Sampurno

Blora - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menyatakan jika dalam pembahasan terkait Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Blora Patragas Hulu (BPH), tidak harus selesai pada tahun 2017.

Hal itu, diungkapkan oleh Sahari, wakil ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora, menyikapi peristiwa yang terjadi pada sidang peripurnda DPRD Blora tanggal (31/11/2017) lalu.

Dimana dalam paripurna tersebut terjadi saling lempar tanggung jawab antara Ketua Dewan dengan Bupati. Yang akhirnya, diputuskan bahwa pembahasan Perda tersebut dipending dan tidak masuk dalam prolegda tahun 2018.

Sahari menjelaskan, sebenarnya permasalahanya bukan merubah atau tidak merubah perda. "Soal merubah perda itu tidak terlalu sulit saya kira. Yang penting ada pengkajian yang mendalam dulu terhadap permasalahannya," terangya, Kamis (7/12/2017).

Sehingga nanti ditemukan solusi yang tepat, dengan melibatkan pihak terkait. Misal ada BPK, pengelola BPH, OPD yang membidangi, DPRD selaku wakil rakyat.

"Kalau perlu mengundang tim pakar. Sehingga hasilya bisa dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun secara hukum. Coba kita cari solusi yg sifatnya tidak temporer tapi berjangka panjang," ujarnya, kepada suarbanyuurip.com.

Meski tidak masuk akhir tahun dan tidak masuk dalam prolegda, menurutnya, pembahasan tersebut tidak musti terburu harus selesai tahun 2017. Dalam kondisi tertentu pemda dan DPRD bisa melakukan perubahan maupun pembentukan perda yang tidak masuk dalam prolegda.

"Itu dibenarkan oleh Undang-undang," jelas Sahari.

Saat disinggung penganggaran. Dia mengatakan, pembahasan perda tidak musti harus ada penganggaran  baru. "Itu bisa digabung pada setiap pembahasan. Kita nggak pernah tunggal, lebih dari satu. Itu supaya lebih efesien biaya dan waktu," kata dia.

Pihaknya tidak menampik, jika ada kemungkinan pembahasan kembali pada tahun 2018. "Mungkin tho , Mas," unngkapnya.

Wakil Ketua DPRD Blora, Abdullah Aminudin, menyatakan, jika sesuai rapat paripurna beberapa waktu lalu, Perubahan atas Perda Pembentukan BUMD PT BPH tersebut tidak masuk dalam prolegda. "Tidak tahu kalau tahun berikutnya," terangnya

Dia menambahkan, kalau Perda dibahas lebih lama lagi dari waktu yang ditentukan, biaya yang dibutuhkan maka akan semakin bertambah. "Untuk pembahasan perda dalam satu panitia khusus (Pansus) membutuhkan anggaran antara Rp250 sampai Rp300 juta," pungkasnya.

Sekadar diketahui, rencana revisi terhadap Perda nomor 11 tahun 2005 tentang pembentukan dan pendirian BUMD PT BPH, menyusul adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada BPH. Selain itu, untuk meningkatkan Pendapan Asli Daerah (PAD) dari sektor Participating Interest (PI) yang dikelola oleh PT BPH.(ams) 

 

Dibaca : 153x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan
iklan