Sabtu, 18 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pembebasan Tak Selalu Merugikan

Editor: teguh
Selasa, 12 Agustus 2014
dok: SuaraBanyuurip.com
MENGHIJAU : Lahan pertanian acap menjadi sasaran pembebasan untuk kepentingan industri.

oleh : Rakai Pamanahan

Unitisasi lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB) memasuki tahap Front end Engineering Design. Pada tahapan ini terjadi awal rancang rekayasa lapangan sehingga mulai butuh lahan, pengadaan lahan mulai dilakukan. Paling tidak beberapa sosialisasi telah dilakukan operator J-TB, PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC), kepada warga desa terdampak.  Proyek negara ini bakal menerobos tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro; Kecamatan Tambakrejo, Ngasem, dan Kecamatan Purwosari.

Sedangkan desa-desa yang akan dilalui proyek ini masing-masing; Kalisumber dengan pemilik lahan sebanyak 20 orang, Dolokgede sebanyak 47 orang, Pelem sebanyak 23 orang, dan Desa Bandungrejo yang menjadi sentra lapangan gas Jambaran sebanyak 79 orang.  Melalui berbagai pertimbangan pula, tim pembebasan tanah yang diketuai oleh Kepala BPN Bojonegoro, belum membuka tirai tentang lokasi tanah secara detail. 

Selain itu pembebasan lahan dengan skema baru sesuai UU 2/2012, dan Peraturan Presiden 7/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini, akan menggunakan tanah Perhutani KPH Parengan seluas 169,9 hektar. Regulasi baru ini akan diterapkan dalam pembebasan tanah dalam proyek J-TB. Aturan hukum ini pula yang diprediksi bakal menyelamatkan pemilik tanah yang terkena pembebasan. Paling tidak melalui regulasi baru ini bakal memposisikan pemilik tanah sebagai orang yang tidak dirugikan. 

Tidak seperti serangkaian pembebasan tanah yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Pembebasan tanah kali ini tim pembebasan tanah akan menggunakan Tim Apretial.  Tim terakhir ini yang akan menentukan harga, sekaligus mendampingi tim pelaksana dalam negosiasi harga dengan pemilik tanah. Prinsipnya tim akan memberikan rasa adil, dan menyelamatkan pemilik tanah dari ulah para calo, karena negosiasi hanya bisa dilakukan antara tim dengan pemilik atau ahli waris tanah.

Dalam metodologi dengan skema regulasi tersebut Pemkab hanya berperan sebagai pendamping warga. Meski begitu Pemkab melalui jajarannya hingga level Pemdes tetap memiliki peran yang sangat strategis. Setidaknya mereka pula yang menjadi garda terdepan ketika masyarakat berhadapan dengan para makelar tanah. Para spekulan ini pula yang biasanya telah masuk dahulu ke permukiman warga sebelum tim melakukan sosialisasi.

Ingat pengalaman pembebasan lahan ladang Migas Banyuurip, Blok Cepu sekian tahun lalu. Kala itu siapapun, baik itu pejabat ekskutif, legislatif, perangkat desa, maupun aktifis,  terduga kuat terlibat dalam praktik pembebasan dengan beragam peran. Kasus pembebasan lahan itu pula yang menyeret mantan Bupati Bojonegoro HM Santoso, dan Sekretaris Kabupaten Bojonegoro Bambang Santoso, masuk bui dengan tudingan korupsi dana pengadaan tanah yang dicairkan operator Migas Banyuurip, Blok Cepu, Mobil Cepu Ltd (MCL).  Buntutnya sampai saat ini pun pembebasan lahan masih menyisakan masalah.

Kini pemerintah telah menciptakan regulasi baru bagi pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Aturan perundangan ini fungsi tetap sama, yakni membebaskan tanah milik rakyat untuk kepentingan umum. Di sana tetap terjadi transaksi jual beli tanah, ada yang melepas tanahnya dengan imbalan, dan ada pula yang membeli tanah dnegan harga yang kudu disepakati kedua belah pihak.

Kita tetap berharap agar dalam proses pembebasan lahan, untuk kepentingan proyek J-TB di Bojonegoro ini tak lagi merugikan rakyat. Apalagi disaat warga desa terdampak saat ini merayakan Hari Raya Idhul Fitri. Biarlah mereka mereguk kemenangan setelah sebulan menjalankan puasa Ramadan.

Mungkin jika mereka tak dirugikan dalam pembebasan lahan, kemenangan itu bakal menjadi hadiah terindah baginya. Semoga pula regulasi tersebut benar-benar menunjukkan jatidirinya sebagai aturan pembebasan tanah yang menciptakan rasa adil, tentram, dan menguntungkan masyarakat. (*)

 

Dibaca : 848x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan