Kamis, 18 Oktober 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Wacana Pembagian Sumur Tua Antara BUMD dengan KUD

Pemkab Bojonegoro Ajak Pertamina EP Duduk Bersama

Editor: nugroho
Selasa, 09 Oktober 2018
ririn wedia
Kepala Bagian Perekonomian, Rahmat Djunaidi

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengajak Pemilik Wilayah Kerja (WKP) sumur tua, Pertamina EP Asset 4 Field Cepu untuk duduk bersama mencari win-win solution (solusi terbaik) terkait usulan Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam saat melakukan kunjungan di Lapangan Migas di Bojonegoro, Sabtu (6/10/2018). 

Komisi dewan yang membidangi masalah energi itu mengusulkan agar ada pembagian secara merata dalam pengelolaan sumur minyak tua antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Pangan. 

Kepala Bagian Perekonomian Bojonegoro, Rahmat Djunaidi menilai usulan pembagian rata berdasarkan jumlah sumur kurang pas. PT BBS mengelola sumur tua dari awal hingga sekarang telah melalui banyak proses. Salah satunya mengurus  perizinan hingga ke Kementrian ESDM di Jakarta. 

"Sekarang, PT BBS sudah dapat izinnya dan berada di Jakarta untuk mengurus itu," tegas mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro. 

Sekalipun demikian pria berkacamata minus itu menghargai usulan tersebut. Oleh karena itu, jika memang pembagian tetap dilakukan semua pihak harus duduk bersama.

"Perlu mencari win-win solution," ucap mantan pegawai RSUD Sosodoro Djatikoesoemo itu.

Menurut pria yang mahir berbahasa Inggris ini, apabila KUD ingin bekerjsama dengan BUMD, hal itu akan lebih baik lagi. Dengan syarat, semua keanggotaan KUD menjadi satu dengan BUMD dengan sistem bagi hasil. 

"Saran saya, kalau mau kerjasama malah bagus lagi. Tapi, tidak ada lagi KUD, yang ada hanya BUMD saja," pungkasnya. 

Dikonfirmasi terpisah, General Manager Pertamina EP Asset 4, Agus Amperiyanto, belum memberikan konfirmasi terkait hal itu. Pesan yang dikirimkan belum ada balasan. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII, Ridwan Hisjam, mengusulkan ada pembagian 50-50 jumlah sumur yang dikelola oleh KUD dan BUMD. 

"Dengan adanya pembagian ini, harapannya bisa menghilangkan ilegal drilling dan meningkatkan lifting," pungkasnya.(rien)

Dibaca : 401x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan