Jum'at, 22 Juni 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pemkab Bojonegoro Bebaskan Iuran BPJS Kesehatan Warga Miskin

Editor: nugroho
Minggu, 20 Mei 2018
dok/sbu
Pj Bupati Bojonegoro, Suprianto.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Warga miskin di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat melalui jalur penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai dari APBD. Besaran iuran yang tanggung pemkab setiap bulannya sebesar Rp23.000 per warga miskin.

PBI merupakan salah satu jalur yang digulirkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), selain BPJS Mandiri yang diperuntukan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Pendaftaraanya dilakukan melalui Dinas Sosial (Dinsos). 

Jalur PBI telah diatur dalam Undang-undang No36/2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan 10% dari APBD, dan 5% dari APBN untuk sektor kesehatan.

Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter. 

Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Helmy Elisabeth, meminta kepada masyarakat kurang mampu segera mengurus PBI di lembaganya agar dapat diusulkan untuk didaftarkan sebagai peserta. 

"Untuk mendaftar menjadi PBI harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM dari kelurahan," jelasnya saat rapat koordinasi integrasi kepersertaan PBI dengan BPJS Kesehatan Bojonegoro, belum lama inj.

Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Suprianto, menegaskan, iuran peserta PBI sebesar Rp23.000 akan dibayar oleh pemerintah melalui dinas sosial setiap bulannnya.

"Peserta tidak perlu membayar iuran setiap bulan karena semua sudah ditanggung pemerintah daerah," tandasnya.

Asisten I Bidang Hukum dan Pemerimtahan Setda Bojonegoro, Djoko Lukito,  meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) segera mengurus masyarakat Bojonegoro yang sudah mengumpulkan data tetapi NIK belum lengkap.

"Cepat diurus untuk mempercepat mengurus data Penerima PBI," tegasnya.

Anggaran untuk jaminan kesehatan dalam APBD 2018 yang sudah dilakukan pmkab adalah pelayanan kesehatan masyarakat miskin, belanja premi jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat yang tidak mampu sebesar Rp2.820.000.000, belanja peningkatan pelayanan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) sebesar 32.320.000 yang terdiri dari RSUD Sosodoro Djatikoesomo sebesar Rp 22.470.910.620, RSUD Sumberrejo Rp4.717.089.380, RSUD Padangan Rp2.382.000.000, dan RSUD luar wilayah kabupaten sebsar Rp. 2.750.000.000.

Kemudian Iuran BPJS Kesehatan untuk kepala daerah/ wakil kepala daerah, DPRD dan 9.542 pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp17.667.568.990,50, Iuran BPJS Kesehatan untuk Non PNS di lingkup Satpol PP Rp54.789.384, dan di Dinas lingkungan hidup sebesar Rp171.595.983. (rien)

Dibaca : 629x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan