Rabu, 13 Desember 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pemkab Diminta Tak Lempar Handuk Soal Tambang Ilegal

Editor: samian
Selasa, 31 Oktober 2017
Ali Imron
Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban- Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Jawa Timur, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tidak lempar handuk soal maraknya tambang ilegal di wilayahnya. Sekalipun bukan kewenangannya, tapi sikap tersebut sama dengan membiarkan rusaknya lingkungan sekitar.

"Banyaknya penambang ilegal di Tuban semestinya pemda harus segara tanggap," ujar Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, melalui pesan singkat yang diterima suarabanyuurip.com, Selasa (31/10/2017).

Konsekuensi dari tambang ilegal, dipastikan akan merusak sistem lingkungan di sekitarnya. Mengingat tambang ilegal baik tempat, maupun cara tambangnya pasti tidak berdasarkan ketentuan.

Apabila ada penambang ilegal yang operasional di Tuban, maka atas nama negara Pemda Tuban segera melangkah. Bukan lempar handuk seakan akan tidak menjadi kewenangannya, lalu tidak peduli lingkungan mau rusak atau tidak.

Ibaratnya ada maling di depannya tidak risau, dan tidak peduli karena atas dasar bukan menjadi kewenangannya untuk menangkap. Hal itu pertanda pemerintah sense of teritorialnya rendah, tidak peka, dan mental ini sangat membahayakan dalam penataan Tuban ke depan.

Solusinya jika tidak mau membangun koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur karena mungkin males mengingat tempatnya jauh, Pemda Tuban dapat bekerja sama dengan polres setempat.

Atas nama penyelamatan lingkungan, bagi penambang ilegal dapat di jerat dalam UU Lingkungan Hidup itu ancamannya jelas. Baik denda maupun pidananya. Untuk UU lingkungan hidup penegakannya menjadi domainnya kepolisian, maka pemda semestinya koordinasi dengan Polres Tuban agar lingkungan Tuban terselamatkan.

"Itu solusi yang mesti dilakukan Pemkab Tuban," saran politisi PAN Tuban.

Agung menegaskan, ada dualisme aturan yang mengatur tantang pertambangan. Pertama UU No 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Dalam UU tersebut di atur bahwa izin pertambangan yang berlokasi di kabupaten maka perizinannya dan pengawasan menjadi kewenangan bupati.

Di satu sisi muncul regulasi baru yaitu di UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Isinya perizinan dan pengawasan tentang pertambangan di kabupaten menjadi kewenangan provinsi.

Dari tataran regulasi saja berkaitan obyek pengurusan pertambangan, pemerintah sudah kacau balau. Semestinya dalam sistem hukum, kita tidak diperbolehkan satu obyek diatur dalam regulasi yang kedudukannya sama yaitu UU.

Lebih ironisnya antara UU yang satu dan yang lain saling bertentangan. konsekuensi dari itu, amburadulnya persoalan pertambangan di daerah.

"Salah satu variannya adalah aturan main yang kacau," tegasnya.

Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban, Rohmad Ubaid, mengakui pemerintah tidak memiliki leluasa perihal pengawasan tambang ilegal. Otomatis tidak ada pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Belum ada tim pengawas yang konsentrasi soal tambang pasca ditariknya wewenang," jelasnya.

Menyikapi hal ini, Kasubag Humas Polres Tuban, Iptu Agus Edi Pranoto, belum berkenan menjelaskan apakah selama ini Pemkab Tuban sudah mengajak berkomunikasi perihal pengamanan tambang. Dia justru mengarahkan untuk bertanya ke bagian lain di korps baju cokelat itu.

"Langsung ke polres ke kabag ops," pungkasnya. (Aim)

Dibaca : 210x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan