Senin, 18 Juni 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pemkab Tuban Pilih Jalur Hukum

Editor: samian
Selasa, 09 Januari 2018
Ali Imron
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Sekalipun masih tahap sosialisasi, tapi pra pembebasan lahan proyek Kilang New Grass Root Refinery and Petrochemial (NGRR) Tuban, patungan Pertamina-Rosneft Oil Company Rusia kian pelik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, bakal memilih jalur hukum, jika dialog atau musyawarah dengan pemilik lahan gagal.

"Indonesia kan negara hukum jadi nanti akan tau siapa yang kalah maupun yang menang," ujar Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, ketika dikonfirmasi suarabanyuurip.com, di kantor dinasnya Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Selasa (9/1/2018).

Dalam proses pembebasan lahan ada mekanismenya, dan pemilik lahan tidak bisa serta merta menolak. Kalau tidak mau tentu ada alasannya. Apakah itu tanahnya satu-satunya atau rumahnya disitu, nanti Pemkab carikan jalan keluarnya.

Selama dialog masih bisa dilakukan, politisi PKB Tuban ini akan menyelesaikan secara baik-baik. Sebaliknya jika gagal, jalur hukum solusinya. Siapa yang kalah nantinya dan menang akan kelihatan, karena kita berada di negara hukum.

Soal data 3.000 warga Remen-Mentoso, Kecamatan Jenu, yang menolak berdirinya proyek kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari (bph), pria kelahiran Kecamatan Rengel ini akan mengkrosceknya. Asli atau ada rekayasa data tersebut, perlu dilihat dan dibuktikan.

"Salinan data itu saya tidak dapat, kelihatannya Pak Bupati dan ketua DPRD dapat," imbuh Wabup dua periode itu.

Kalau memang pemegang data tersebut serius, tentu pemkab akan sungguh mengkrosceknya. Kalau tanda tangannya dipalsu, justru ada indikasi hukum. Apalagi juru bicara warga terdampak kilang merupakan mantan jaksa.

Masyarakat harus tahu, sekarang tahapannya masih sosialisasi. Masalah ditolak maupun diterima itu sosialisasinya, kalau proyeknya belum tahu dan itu berjenjang.

Sebenarnya tahapan sosialisasi kilang domainnya di Pemerintah Provinsi Jatim. Pemkab Tuban sebagai tuan rumah tentu harus proaktif. Begitupula dengan Penetapan Lokasi (Penlok) kilang, juga kewenangannya di pemprov.

"Ini hanya salah langkah saja makanya sampai begitu," tambah Noor Nahar.

Menyambut kilang pengolahan BBM di Jenu, Wabup mengajak masyarakat untuk berpikir jernih. Apabila keinginan pemilik lahan dapat dipenuhi oleh Pertamina, tentu tidak ada salahnya dilanjut.

"Sekarang pun belum tahu harga lahan per meternya berapa," tegas Wabup Tuban.

Dalam pembebasan lahan, Noor Nahar, akan mendatangkan appraisal tandingan. Upaya ini untuk melindungi pemilik lahan supaya tidak dirugikan. Lebih dari itu, Pertamina-Rosneft juga diminta menjamin pekerjaan keluarga pemilik lahan khususnya para generasi muda usia produktif.

Sejak awal sosialisasi di salah satu hotel di Jenu pada Bulan November 2017, dan klarifikasi penolakan di ruang Paripurna DPRD waktu lalu, warga tetap menolak melepas lahannya. Juru bicara atau koordinator warga Remen-Mentoso, Warto, menegaskan kalau pemilik lahan lebih senang bercocok tanam.

"Warga Remen-Mentoso sudah makmur dengan panen setahun tiga kali," sergahnya.

Dihadapan Pertamina dan DPRD, dia menunjukkan dokumen berisi tanda tangan 3.000 warga yang menolak menjual tanahnya. Mereka trauma terulang pengalaman pahit, akan pembebasan lahan pada kilang TPPI, dan TBBM Tuban di Desa Remen dan Tasikharjo, Kecamatan Jenu.(aim)

Dibaca : 5165x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan