Kamis, 18 Januari 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pemkab Tuban Ragukan Data Kemiskinan BPS

Editor: samian
Rabu, 14 Juni 2017
Ali Imron
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, meragukan data survei kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016. Untuk membuktikan jumlah keluarga miskin di wilayahnya, semua camat dan kepala desa diminta memvalidasi ulang.

"Saat ini sedang dilakukan validasi untuk membuktikan kebenaran data BPS," ujar Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, kepada suarabanyuurip.com, Rabu (14/6/2017).

Meningkatnya angka kemiskinan sebesar 0,6% dari tahun 2016, membuat politisi partai PKB ini kebakaran jenggot. Tahun lalu angka kemiskinan Bumi Wali (Sebutan lain Tuban) sebesar 17,08%, sedangkan tahun ini menjadi 17,14%.

Dia tak terima jika dianggap gagal melepas belenggu kemiskinan. Bukti kerja nyatanya dibuktikan pada lima tahun sebelumnya. Kala itu angka kemiskinan Tuban mencapai 21%, dan turun sampai 17%.

Kalau sekarang naik, ini karena ada perbedaaan indikator dari BPS. Tahun lalu orang yang memiliki pendapatan perkapita sebesar Rp 277 ribu dianggap miskin. Sekarang parameternya naik menjadi Rp 297 ribu.

"Perubahan ini langsung membuat jumlah keluarga miskin bertambah," jelasnya.

Untuk mengentas kemiskinan di wilayahnya, Pemkab telah menggelontorkan ABPD tidak sedikit. Rinciannya untuk program gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (Gematumaskin) lebih dari Rp 23 miliar setiap tahunnya.

Untuk program desa model di 20 kecamatan sebesar 1,5 miliar. Sedangkan bantuan Kemensos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Tuban lebih dari Rp 12 miliar.

Kondisi kemiskinan semacam ini disayangkan ketua DPRD Tuban, Miyadi. Tahun 2018 mendatang, legislatif berencana menambah anggaran Rp 29 miliar untuk program pengentasan kemiskinan.

Diakuinya tidak semua program pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai rencana. Baik dari pendamping maupun penerima program, perlu dievaluasi.

"Ada juga diberi bantuan hewan ternak justru dijual," jelasnya.

Miyadi menegaskan, tidak ada maksud meragukan data kemiskinan BPS. Validasi ini untuk memperoleh data pembanding, untuk menentukan kebijakan tahun depan. Data validasi tersebut minimal harus terkumpul sebelum bulan Oktober 2017.

Kritikan justru datang dari ketua Komisi A DPRD, Agung Supriyanto. Dia merasa pesimis jika tahun depan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini akan lebih baik.

Naiknya angka kemiskinan saat ini setara dengan hasil kinerja OPD tiga tahun terakhir. Dimana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan nilai C untuk Tuban.

“Kurang yakin jika komposisi OPD tetap, Tuban tidak akan bisa naik tingkat,” sergahnya.

Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tuban ini, meminta agar bupati harus memiliki keberanian melakukan revitalisasi OPD. Mesin penggerak pemerintahan saat ini sudah usang dan tua. Sepuluh tahun digunakan Bupati Heny, kemudian digunakan kembali Bupati Huda dua periode sekarang, mestinya perlu dirombak.

Ibarat permainan bola, Tuban sudah berada di ujung degradasi. Tanpa adanya trobosan baru oleh pelatihnya dalam hal ini bupati, para pemain (OPD) lama itu tidak akan mampu merubah keadaan khususnya belenggu kemiskinan. (Aim)

 

Dibaca : 374x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan
iklan