Minggu, 14 Februari 2016
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
Tripatra Gelar Safety Riding Campaign di Puduk Deklarasi Dukung JIM Menulis Produktif Promosikan Potensi Desa Dengan JIM Perusahaan Migas Diharapkan Sentuh Masyarakat TWU Hentikan Produksi Kilang Mini Tenaga Kerja Asing di Bojonegoro Meningkat Pembekalan Uji Coba Alsintan Dari Maintenance Rambah Jasa Transporter Dua Keuntungan Setelah Tercapai Produksi Puncak Inilah Peluang Bisnis Bidikan BBS PPGJ Capai Produksi Puncak FITRA Minta Informasi Sumur Koro Dibuka Galian C Picu Bencana Alam Fortuner Pekerja Migas Seruduk Grand Livina Papan Informasi Desa Pelem Dipindah PPGJ Segera Diserahkan ke Pertamina JOB P-PEJ Klaim Gas Tidak Berbahaya Warga Lebih Nyaman EPF Dimatikan ADS Tantang BBS Bangun Kilang Mini Ingatkan BUMD Tak Jadi Makelar Ketua DPRD Bojonegoro Garansikan Jabatannya Dua Hari, Dua Petani Tersambar Petir PT IME Lanjutkan Pekerjaan Sipil Gas Flare Penjual Mamin Sekitar Kilang Mini Resah Rekanan TWU Galang Dukungan Warga Ngampel Diduga Karacunan Pad A Pemkab Bojonegoro Layangkan Surat ke SKK Migas Besuk, Lahan Pengganti TKD Gayam Diukur Nge-Tweet Berhadiah Bersama JIM Bojonegoro Himbau Waspada Penipuan Naker Proyek Kebakaran TBBM Tuban Akibat Aliran Listrik Terminal BBM Tuban Terbakar Tunggu Kepastian PHER Operasi Proyek J-TB Rekrut 100 Naker Minta EMCL Evaluasi Hasil Rekomendasinya Rekomendasi Dua Peserta Langgar Komitmen Permintaan BBM Tuban Capai 17 Persen Pemdes Sedahkidul Sukseskan GDSC Harga BBM Kembali Diturunkan FKKL-B Minta, Bongkar EPF Harus Libatkan Kontraktor Lokal Polres Buru Dua Oknum Baru Sedahkidul Khawatirkan Dampak Proyek Banyuurip Oknum Wartawan Pemeras Diancam 4 Tahun Warga J-TB Minta Disosialisasikan Pelibatan Naker Kodim 0813 Bojonegoro Berlakukan Jamdan Tak Ada Sanksi Penyelesaian TKD Gayam Ribuhan Pengunjung Padati Wisata Ngerong Puluhan Hektar Tanaman Padi Direndam Banjir Kodim 0813 Gelar Konsolidasi Upsus Water Park Paling Ramai Dikunjungi Wisatawan Koruptor Rugikan Negara Rp2,1 Miliar Selamatkan Hutan Melalui Lomba Ulat Jati Pemkab Tetap Pertahankan PT BBS Tantang Pemkab Menarik Pajak Galian C Penerimaan Migas Fluktuatif, Tingkatkan Iklim Investasi Sisihkan Rp10 Triliun Untuk Dana Abadi Migas Pemkab Blora Bebaskan Lahan Warga Desak Pertamina ISC Tetap Menjatah Minyak Mentah Kayangan Api Dibanjiri Pengunjung Truk Pertamina Tetap Beroperasi PAD Dishub Meningkat 5,54 Persen Penjualan Solar Turun 60 Persen BK Hentikan Kasus Laporan Komisi A Harga Solar Turun Nelayan Untung Tandatangani Kontrak Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Hingga Akhir 2015, Pembebasan J-TB Belum Rampung Wartawan Gadungan Peras Warga Tuban Tambang Illegal Rusak Jutaan Hektar Hutan Wisata Water Park Dander Diserbu Pengunjung Sumur A dan C Tetap Berproduksi ExxonMobil Indonesia Tunjuk Presiden Baru Gelar Sarasehan Sejarah dan Kepurbakalaan Tak Ingin Penyelesaian TKD Gayam Terulang di J-TB Pastikan Tarif Angkutan Tuban Normal ADS Sebut Pemeriksaan Rutin Desak Holcim Segera Realisasikan Insentif Filosofi TKD Yang Penting Untungkan Desa

Penambang Sumur Tua Tunggu Payung Hukum

Editor: nugroho
Rabu, 19 Juni 2013
ali mustofa
SUMUR TUA : Penambang sumur tua di Desa Ledok menunggu kepastian payung hukum yang dapat melindungi aktifitas mereka.

SuaraBanyuurip.com - Ali Mustofa

Blora - Kelompok penambang tradisional sumur tua di wilayah Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah hingga saat ini masih menunggu adanya kepastian payung hukum yang menaungi aktivitas mereka dalam mengelola sumur tua. Pasalnya hingga saat ini, paska berakhirnya ijin pengelolaan oleh Koperasi Kokaptraya, sebagai koperasi pegawai Pertamina sejak akhir tahun 2011 lalu, masih dipegang secara swakelola oleh LPPM UPN Yogyakarta.

Kepala Desa Ledok, Sutrisno, mengatakan, bahwa yang diharapkan ratusan penambangadalah payung hukum sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur Tua.

“Disitu jelas dinyatakan yang berhak adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi Unit Desa (KUD),” katanya kepada suarabanyuurip.com, Rabu,(19/6/2013).

Menurut dia, pada intinya para penambang tidak mempersalahkan apakah ijin itu diberikan kepada PT. Blora Patra Energi (BPE) Blora (BUMD) atau kepada KUD Sambong. Namun yang terpenting ada payung hukum yang jelas sebagaimana bunyi permen tersebut.

“Dengan begitu mereka dapat bekerja dengan tenang,” harap Sutrisno.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT. BPE Blora, Christian Prasetya, mengungkapkan, telah melayangkan surat pengajuan ijin pengelolaan sumur tua sejak Maret 2012 lalu. Pengajuan itu untuk semua sumur yang dulunya pernah dikelola oleh Koperasi Kokaptraya, baik itu yang ada di lokasi Ledok, Sambong maupun yang di Kawasan Semanggi, Jiken.

“Semua berkas pengajuan tersebut sudah terpenuhi, hingga kini masih di SKK Migas,” sambung Christian.

Dirinya mengaku optimis ijin tersebut akan diberikan kepada BUMD Milik Pemkab Blora sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen ESDM.  Karena itu diharapkan dalam waktu dekat ini akan ada kepastian.

Christian menerangkan, setelah ijin turun, sistim pengelolaan tetap akan melibatkan para kelompok penambang lokal. Sedengkan mengenai sistim pembayaran masih sama seperti pola yang dipakai pemegang ijin sebelumnya.

”Karena keterlibatan masyarakat lokal untuk bisa ikut mengelola merupakan dasar pengajuan ijin kami,” tegas dia.

Christian juga berjanji kedepannya program corporat social responsibility (CSR)  atau tanggungjawab social perusahaan akan lebih diutamakan demi pemenuhan kebutuhan warga sekitar dengan melibatkan peran serta tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat. (ali)

Dibaca : 1933x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>