Sabtu, 29 November 2014
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Penambang Sumur Tua Tunggu Payung Hukum

Editor: nugroho
Rabu, 19 Juni 2013
ali mustofa
SUMUR TUA : Penambang sumur tua di Desa Ledok menunggu kepastian payung hukum yang dapat melindungi aktifitas mereka.

SuaraBanyuurip.com - Ali Mustofa

Blora - Kelompok penambang tradisional sumur tua di wilayah Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah hingga saat ini masih menunggu adanya kepastian payung hukum yang menaungi aktivitas mereka dalam mengelola sumur tua. Pasalnya hingga saat ini, paska berakhirnya ijin pengelolaan oleh Koperasi Kokaptraya, sebagai koperasi pegawai Pertamina sejak akhir tahun 2011 lalu, masih dipegang secara swakelola oleh LPPM UPN Yogyakarta.

Kepala Desa Ledok, Sutrisno, mengatakan, bahwa yang diharapkan ratusan penambangadalah payung hukum sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur Tua.

“Disitu jelas dinyatakan yang berhak adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi Unit Desa (KUD),” katanya kepada suarabanyuurip.com, Rabu,(19/6/2013).

Menurut dia, pada intinya para penambang tidak mempersalahkan apakah ijin itu diberikan kepada PT. Blora Patra Energi (BPE) Blora (BUMD) atau kepada KUD Sambong. Namun yang terpenting ada payung hukum yang jelas sebagaimana bunyi permen tersebut.

“Dengan begitu mereka dapat bekerja dengan tenang,” harap Sutrisno.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT. BPE Blora, Christian Prasetya, mengungkapkan, telah melayangkan surat pengajuan ijin pengelolaan sumur tua sejak Maret 2012 lalu. Pengajuan itu untuk semua sumur yang dulunya pernah dikelola oleh Koperasi Kokaptraya, baik itu yang ada di lokasi Ledok, Sambong maupun yang di Kawasan Semanggi, Jiken.

“Semua berkas pengajuan tersebut sudah terpenuhi, hingga kini masih di SKK Migas,” sambung Christian.

Dirinya mengaku optimis ijin tersebut akan diberikan kepada BUMD Milik Pemkab Blora sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen ESDM.  Karena itu diharapkan dalam waktu dekat ini akan ada kepastian.

Christian menerangkan, setelah ijin turun, sistim pengelolaan tetap akan melibatkan para kelompok penambang lokal. Sedengkan mengenai sistim pembayaran masih sama seperti pola yang dipakai pemegang ijin sebelumnya.

”Karena keterlibatan masyarakat lokal untuk bisa ikut mengelola merupakan dasar pengajuan ijin kami,” tegas dia.

Christian juga berjanji kedepannya program corporat social responsibility (CSR)  atau tanggungjawab social perusahaan akan lebih diutamakan demi pemenuhan kebutuhan warga sekitar dengan melibatkan peran serta tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat. (ali)

Dibaca : 1160x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>