Penderita HIV/AIDS Blora Diberi Perlindungan Hukum

Kamis, 22 Agustus 2019, Dibaca : 242 x Editor : rozaqy

Ahmad Sampurno
RUMUSKAN REGULASI : DPRD Kabupaten Blora Merumuskan Regulasi. Termasuk Perda Bagi Penderita HIV


SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

 

Blora - Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Blora Jawa Tengah segera miliki payung hukum dalam bentuk Perda Penanggulangan HIV/AIDS.

Baca Lainnya :

    Ketua Pansus III DPRD Blor, Santoso Budi Susetyo mengungkapkan, Raperda HIV/AIDS telah selesai dibahas. Tinggal proses selanjutnya. Kemungkinan nanti akan disahkan oleh DPRD baru. Dengan adanya Raperda yang nantinya jadi Perda ini akan memberikan perlindungan kepada lingkungan atau masyarakkat teradap HIV/AID.

    "Menjamin penderita HIV/AIDS sehingga tidak ada diskriminasi serta pemerintah bisa optimal dalam melakukan penanggulangan HIV/AIDS ini,” jelasnya.

    Baca Lainnya :

      Saat ini, kata Budi, masih dititik hijau soal penderita HIV/AIDS. Yaitu kisaran 10-25 kasus. Kalau diatas 25 baru masuk kategori merah.

      “Penyebaran penyakit HIV/AIDS itu seperti gunung es. Untuk itu para penderita harus berani berterus terang sehingga bisa dilakukan pencegahan. Penderita harus jujur kepada dokter saat diambil tindakan medis, jangan sampai menular ke pemriksa,” imbuhnya.

      Menurutnya, dengan adanya pencegahan, sehingga dapat memutus mata rantai penularan HIV/AIDS di masyarakat. Terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan. Mulai dari pengguna narkoba jarus suntik, penjaja seks dan pelanggannya atau pasangannya. 

      Kemudian Laki-laki yang berhubungan seks degan laki-laki, warga binaan lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV/AIDS ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.

      “Penanggulangan HIV/AIDS itu dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan dan lainnya,” ucapnya

      Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Lilik Hernanto, berharap, dengan regulasi itu bertujuan untuk mencegah dan mengurangi angka penularan HIV/AIDS di Kabupaten Blora. 

      "Semoga penularan bisa dikurangi, yang sakit bisa mendapatkan obat terapi sampai ketersediaan obat terpenuhi. Khususnya bagi ODHA bagi bayu lahir dan ibu hamil," ucapnya.

      Diketahui, sejak tanggal 18 hingga 21 Agustus 2019 kemarin, DPRD sedang membahas lima Raperda. Lima Raperda  tersebut dibahas dalam tiga Pansus. Yaitu pansus 1 membahas tentang Raperda perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patragas Hulu, Pansus II tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Kabupaten Blora dan Raperda Perusahaan Umum Daerah Wira Usaha. 

      Selanjutnya Pansus III soal Penanggulangan HIV/AIDS dan penyertaan modal Pemkab pada BUMD Kabupaten Blora dan BUMD Profinsi jawa tengah tahun 2019-2032. 


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more