Rabu, 22 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pengembangan KLA di Jatim Masih Minim

Editor: nugraha
Jum'at, 27 September 2013
SuaraBanyuurip.com/Totok
MONITORING : Tim KHPPIA Pemprov Jatim saat melakukan audensi dengan Bappeda dan SKPD Lamongan.

SuaraBanyuurip.com - Totok Martono

Lamongan - Peran dunia usaha dan lembaga legislatif dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) di Jatim dinilai masih rendah. Hal itu disampaikan Ketua Tim Koordinasi Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) Pemprov Jatim, Patriana Dyah S saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Lamongan, Kamis (26/9/2013).

Rombongan KHPPIA itu diterima Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Mochamad Sidiq di Ruang Rapat setempat. Kegiatan monitoring dan evaluasi mengenai KLA itu dihadiri 25 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi di Lamongan.

Patriana Dyah S, mengatakan, tujuan dari kegiatan itu adalah untuk meningkatkan upaya pengembangan KLA di Provinsi Jawa Timur. Karena selama ini penyelenggaraan KLA dirasa masih kurang koordinasi diantara pemangku kebijakan. Baik SKPD maupun LSM/Ormas/Perguruan Tinggi.

“Pengembangan KLA di Jatim selama ini terkendala karena terpisahnya program KLA dengan kegiatan pembangunan yang lain. Juga rendahnya peran dunia usaha dan dukungan lembaga legislatif dan penegak hukum dalam upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui KLA, “ ujar Dyah, mengungkapkan.

Dijelaskannya, Indonesia sebagai Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Deklarasi World Fit for Children berkomitmen untuk membangun Indonesia Layak Anak dengan salah satu strateginya melalui pengembangan KLA.

Pelaksanaan program KLA ini menggandeng UNICEF dengan bermitra dengan Pemerintah RI mulai tahun 2011- 2015. Pemprov Jawa Timur membentuk Tim KHPPIA untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mengenai KLA. Monitoring ini dilakukan di tujuh kabupaten/kota, yakni Situbondo, Bondowoso, Malang, Pasuruan, Tulungagung, Lamongan, dan Surabaya.

“Diharapkan setelah monitoring ini ada peta situasi pengembangan KLA yang akan dijadikan bahan bagi Pemprov Jatim untuk mendukung kelanjutatan, asistensi, dan replikasi di kabupaten/kota," ujar Dyah.

Lamongan sendiri sudah memiliki gugus tugas yang menangani perlindungan anak. Untuk menuju Lamongan sebagai kota layak anak, juga sudah dibentuk Forum Partisipasi Anak (FPA). Juga regulasi dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak melalui peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.(tok)

Dibaca : 780x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan