Jum'at, 26 April 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pengisian Dirut PT ADS Dilaksanakan Maret

Editor: nugroho
Rabu, 13 Februari 2019
dok/sbu
Kepala Bagian Perekonomian Bojonegoro, Rahmat Djunaidi.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Pengisian Direktur Utama atau Dirut PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), BUMD Bojonegoro, Jawa Timur, pengelola penyertaan modal (Participating Interest/PI) Blok Cepu, akan dilaksanakan Maret 2019 mendatang. Saat ini, pemkab setempat sedang mempersiapkan pembentukan tim panitia seleksi (Pansel).

Pengisian Dirut PT ADS ini dikarenakan jabatan tersebut mengalami kekosongan selama hampir empat bulan. pascaberakhirnya jabatan Ganesha Aksari pada 30 Oktober 2018 lalu.

"Iya, kita terus persiapan untuk pengisian Dirut PT ADS," kata Kepala Bagian Perekonomian Bojonegoro, Rahmat Djunaidi, kepada suarbanyuurip.com, Rabu (13/2/2019). 

Menurut Rahmat, panggilan akrabnya, pengisian Dirut PT ADS akan dilakukan secara terbuka mulai dari pembukaan pendaftaran, hingga penjaringan calon dengan melakukan fit and proper test untuk memilih kandidat terbaik.

"Jadi tidak asal tunjuk," tegas mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro.

Pelaksanaan seleksi Dirut PT ADS ini sesuai dengan arahan Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri yang telah mensosialisasikan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD.

"Ini berlaku ketika masa jabatan jajaran direksi BUMD sekarang ini berakhir dan pilihan berikutnya sudah harus pakai aturan ini," kata Kasubdit BUMD Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Riris Prasetyo, kepada suarabanyuurip.com usai sosialisasi di lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (21/8/2018) lalu. 

Selama ini, pengangkatan komisaris dan anggota direksi BUMD tidak lepas dari kepentingan Kepala Daerah. Bahkan, yang terjadi selama ini, sebagian besar pegawai BUMD ditengarai merupakan titipan dan bukan melalui jalur fit and proper tes.

"Apalagi, kalau BUMD itu tidak memiliki staf ahli keuangan. Itu yang harus diwaspadai," pesannya.

Oleh karena itu, Kemendagri mulai menata ulang semua BUMD yang ada di Indonesia. Dengan tujuan, memberikan transparansi pengelolaan BUMD itu sendiri.

"Kalau dulu, tidak ada fit and proper tes bagi dewan pengawas dan direksi BUMD, mulai sekarang ini harus dan wajib dilakukan," tandasnya.(rien)


Dibaca : 245x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>