Sabtu, 20 Juli 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Warga Tolak Pengukuran Lahan Kilang Tuban

Pertamina Tidak Memerintahkan BPN Mengukur Lahan

Editor: samian
Minggu, 23 Juni 2019
dok/sbu
Unit Manager Communication and CSR MOR V Jatimbalinus Pertamina, Rustam Aji.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Tuban- Aksi warga Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang menolak adanya pengukuran lahan yang rencananya untuk pembangunan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) pada Sabtu (22/6/2019) kemarin, hingga kini belum ditanggapi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal ini menyusul adanya pernyataan dari Pertamina yang menyebutkan, pengukuran lahan tersebut dilakukan BPN Tuban, dan Pertamina tidak memiliki kewenangan memerintahkan BPN melakukan itu.

"Sebaiknya ditanyakan BPN, yang pasti Pertamina tidak punya kewenangan memerintah BPN," kata Unit Manager Communication and CSR MOR V Jatimbalinus Pertamina, Rustam Aji, saat dihubungi Suarabanyuurip.com, Minggu (23/6/2019).

Sepengetahuannya, tidak ada larangan bagi BPN untuk melakukan pengukuran tanah selama hal itu dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mengukur tanah. Sementara yang dilakukan kemarin hanya untuk mengetahui batas tanah sesuai sertifikat.

"Pengukuran itu, bisa saja untuk memastikan kembali batas-batas tanah tidak harus diikuti dengan tawar menawar atau transaksi," tegasnya.

Sementara, pihaknya mengaku selama ini terus melakukan sosialisiasi kepada warga terkait pembebasan lahan untuk proyek nasional ini, walaupun tidak secara terbuka karena dilakukan dari pintu ke pintu.

"Kalau sosialisasi terus kami lakukan meski tidak secara terbuka melainkan door to door," tegasnya.

Terpisah, Bagian Hukum Pertanahan BPN, Suwono, hingga berita ini diturunkan belum memberikan balasan. Pesan pendek yang dikirimkan maupun sambungan telephone tidak menunjukkan respon.

Dikutip dari TabloidNusa.com menyebutkan, warga yang sudah bersedia menjual tanahnya pada Pertamina sudah memasang patok batas tanahnya. Tanah itulah yang diukur oleh BPN.

Sementara, lahan milik warga yang masuk peta lokasi untuk dibebaskan adalah 363 hektar. Tanah itu terdiri dari 1.135 bidang yang dimiliki oleh 826 warga. Dari jumlah itu, 550 bidang sudah dinyatakan setuju untuk diukur, karena sudah dipasang tanda batas pada bidangnya. Tanah tersebut milik 431 warga.

Luas lahan yang sudah siap diukur itu 191,83 hektare dari 363 hektare luas total lahan warga yang akan dibebaskan. Lahan yang sudah dipasangi patok batas tanah itu tersebar di Desa Kaliuntu sebanyak tujuh bidang semua sudah diberi patok. Desa Wadung 341 bidang sudah diberi tanda batas atau patok dari 566 bidang.

Dan, 38 bidang menyetujui secara verbal, empat bidang setuju secara tertulis dan 74 bidang masih ragu-ragu. Untuk Desa Sumurgeneng, dari 562 bidang, 100 bidang sudah memasang tanda batas atau patok. Dengan rincian lima setuju tertulis, 55 setuju secara verbal dan 170 masih ragu-ragu.

Sekadar diketahui, total lahan yang dibutuhkan untuk pembanguna kilang GRR itu sekira 841 hektare. Dari jumlah itu, luas lahan KLHK sekira 348 Ha, luas tanah masyarakat dan desa seluas 348 hektar dan luas tanah Perhutani kurang lebih 109 hektar.

Namun pada Senin (15/4/2019) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya membatalkan penetapan lokasi dan Pertamina melakukan upaya hukum melalui Kasai ke Mahkamah Agung (MA).(rien)

Dibaca : 2823x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan