Kamis, 13 Desember 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Pertanyakan Proses Kajian Sewa Lahan EPF Blok Cepu

Editor: nugroho
Rabu, 20 Desember 2017
Samian Sasongko
Tokoh masyarakat Desa Gayam, Mohammad Mahmudi.

SuaraBanyuurip.com - Samian Sasongko

Bojonegoro – Warga ring satu Lapangan Minyak Banyuurip, mulai menyoroti terkait sewa lahan yang digunakan sebagai fasilitas Early Production Facility (EPF) Lapangan Banyuurip , Blok Cepu, yang dihembuskan oleh Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, di hearing atau dengar pendapat bersama operator Blok Cepu ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Kepala Desa (Kades) Gayam, dan Camat Gayam pada Selasa (7/11/2017) lalu.

Dimana sewa lahan tersebut dianggap janggal oleh komisi A karena ada kenaikan NJOP dari Rp27.000 per meter menjadi Rp300.000 per meter.

Seorang warga Desa Gayam, Mohammad Mahmudi, mengaku, mendukung langkah yang diambil komisi A bakal mengkaji atau mendalami bagaimana bisa angka sewa lahan yang digunakan sebagai fasilitas EPF Blok Cepu naik sangat fantastis.

“Tentu saya mendukung karena tujuannya kan baik ingin mengungkap proses yang sebenarnya seperti apa kenaikan sewa kok fantastis,” kata Mohammad Mahmudi, kepada suarabanyuurip.com, Rabu (20/12/2017).

Hanya saja pasca melaksanakan hearing bersama EMCL, Kades Gayam, Camat Gayam di ruang Komisi A, Selasa (7/11) lalu hingga saat ini proses kajian yang dilakukan komisi A belum ada kejelasannya. Hal ini yang mulai ia pertanyakan komitmen dewan. Mengingat munculnya permasalahan tersebut bukan atas aduan dari masyarakat melainkan dari komisi A sendiri.

“Saya berharap komisi A bertanggungjawab, harus gentle dan profesional atas permasalahan yang dibukannya sendiri. Sebab jika kenaikan sewa yang signifikan itu ditemukan adannya indikasi kesalahan dan kerugian, maka masyarakat juga ikut merasa dirugikan,” ujar pria yang juga tokoh masyarakat Desa Gayam, Kecamatan Gayam ini.

Jika proses pendalaman yang dilakukan tidak ada kejelasan maka tidak menutup kemungkinan tokoh masyarakat sekitar Blok Cepu akan mendatangi langsung ke kantor dewan. Tujuannya untuk menanyakan secara langsung kejelasan proses pendalaman yang dilakukan komisi A terkait sewa lahan EPF Blok Cepu tersebut sejauh mana. Karena yang semula masyarakat tidak tau menjadi tau dari komisi A sendiri.

“Jika komisi A tidak komitmen ya jangan salahkan kalau dinilai masyarakat negative, misal indikasi ikut bermain dalam masalah tersebut dan lain sebagainya. Jika sudah muncul opini seperti itu maka akan semakin melebar masalahnya,” tandas warga ring satu Banyuurip, Blok Cepu.

Deberitakan sebelumnya, Komisi A, mempertanyakan nilai sewa tanah yang digunakan sebagai fasilitas EPF Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, di Kecamatan Gayam, Bojonegoro, kepada ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) selaku operator.

"Karena kami merasa janggal dengan nilai sewa EPF di Blok Cepu ini,” kata Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, saat rapat dengar pendapat bersama EMCL, Kades dan Camat Gayam di ruang Komisi A, Selasa (7/11/2017).

Kejanggalan tersebut terungkap saat adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada awal sewa dengan NJOP pada saat perpanjangan sewa. Karena, dari informasi yang didapat, pada awal sewa tanah seluas 19,4 hektar tahun 2008 NJOP yang ditetapkan sekira Rp27.000 per meternya.

"Setelah lima tahun setengah sewanya habis, ada perpanjangan. Nah, tahun 2013 waktu perpanjangan NJOPnya naik sangat drastis yakni Rp300.000 per meternya," imbuh Anam.

Kenaikan tersebut sangat tidak masuk akal, karena seharusnya dari awal semua pihak sudah mengetahui jika Lapangan Banyuurip memiliki kandungan minyak yang jumlahnya cukup besar.

"Kita akan dalami, bagaimana bisa NJOP ini bisa naik seribu persen," tegasnya.

Jika dibandingkan dengan nilai sewa Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Gayam untuk Well Pad C seluas 12,8 hektar sebesar Rp1,3 Miliar setiap tahunnya dengan sistem yang sama yakni sewa menyewa, jumlahnya sangat jauh. Karena, jika di rupiahkan saat itu, sewa EPF selama 3 tahun yakni 2013 sampai 2015 kurang lebih mencapai Rp130 miliar

Politisi asal Partai Gerindra ini menyatakan, akan mendalami lagi bagaimana bisa angka sewa sangat fantastis. Apakah memang ada unsur yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

"Karena harganya menjadi tidak wajar, nah ini yang akan dikaji oleh Komisi A apakah ada unsur mark up atau tidak," tandasnya.(sam)

Dibaca : 580x
FB
Ada 1 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Jum'at, 22 Desember 2017 11:18
??????? ??????? ada udang brooo !!!!!
kader KPK
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>