Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

BPK Temukan Kerugian Daerah di PI Blok Cepu

Perubahan Perda BPH Masih Dalam Kajian

Editor: nugroho
Selasa, 14 November 2017
ahmad sampurno
Wakil Ketua Banleg DPRD Blora, Sahari.

SuaraBanyuurip.comAhmad Sampurno

Blora -  Pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pedirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Blora Patra Gas Hulu (BPH) belum dilanjutkan karena masih dalam kajian di kalangan DPRD setempat.

Rencana revisi terhadap Perda No11/2015  ini dilakukan menyusul adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BPH. BPK menemukan adanya potensi kerugian dalam kerjasama penyertaan saham (Participating Interest/PI) Blok Cepu antara PBH dengan mitra penyandang dana.  Selain itu, perubahan tersebut untuk meningkatkan Pendapan Asli Daerah (PAD) dari sector penyertaan saham (Participating Interest/PI) yang dikelola oleh PT BPH.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora, Sahari menjelaskan dari pembahasan yang dilakukan dengan stakeholder terkait beberapa waktu lalu telah disepakati untuk melakukan kajian lebih dalam. Kajian ini dilakukan agar tidak ada persoalan hukum dikemudian.

“Kita tidak ingin terjerat hukum," kata dia kepada suarabanyuurip.com, Selasa (14/11/2017). 

Menurut dia, sebenarnya tidak perlu dilakukan perubahan atas perda tersebut. Karena masalah teknis yang berpotensi menimbulkan kerugian itu adalah dari perjanjian antara BPH dengan pihak ke-tiga.

“Yang perlu di-review dalah perjanjiannya. Karena di situ ada potensi kerugian yang dialami pemerintah daerah setelah pihak yang digandeng oleh BUMD telah mencapai BEP atu Break event point,"  jelas anggota Komisi A.

Namun demikian, dirinya mengaku tidak anti dalam perubahan, karena itu adalah keniscayaan.

“Kalau diumpamakan seperti seorang dokter melakukan diagnosa terhadap pasiennya. Maka obat yang diberikan harus sesuai dengan hasil diagnosa tersebut. Begitupula dengan kajiand dalam peruhan perda itu," kata Sahari memberi ilustrasi. 

Ditanya apakah pada tahun 2018 mendatang perda tersbut akan dilanjutkan pembasannya,  pihaknya mengaku belum tahu. "Tanggal 20 November nanti, kita baru melakukan pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Kami belum tahu, bisa masuk atau tidak,” terangnya.(ams)

 

Dibaca : 119x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan