Kamis, 18 Januari 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Petani Harus Tolak Beras Impor Masuk Blora

Editor: nugroho
Minggu, 14 Januari 2018

SuaraBanyuurip.Com - Ahmad Sampurno

Blora - Rencana pemerintah pusat melakukan impor beras mendapat kecaman elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah.  Apalagi saat ini di wilayah setempat mulai memasuki masa panen. 

Mantan Aggota DPRD Blora, Seno Margo Utomo menilai keputusan pemerintah pusat melakukan impor beras bagian dari pembodohan rakyat. Seharusnya petani di Blora, lanjut dia, melakukan penolakan kebijakan yang tidak berpihak pada petani ini. 

"Bukan hanya Blora, tetapi masyarakat seluruh Indonesia harus menolak beras import," tegas Tenaga Ahli Komisi VII DPRRI ini. 

Dia mrngungkapkan, beberapa daerah seperti Provinsi Baten dan Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY) telah tegas menolak beras import. Karena Februari-Maret memasuki panen raya dan pasti surplus beras. 

"Stok beras saat ini masih cukup," ucapnya. 

Seno berharap Pemerintah Kabupaten Blora segera bertindak untuk mengatasi permasalahan pangan ini. Yakni ikut menolak beras impor masuk Blora.

"Ini demi menyelamatkan petani dan menunjukkan keberpihakannya kepada petani," saran dia.  

Pihaknya menganggap kebijakan-kebijaka berkaitan dengan tata niaga beras dimulai dari proses produksi, manajamen stok, pendataan penentuan harga hingga kebijakan eksporr-import tidak sinergi sehingga terjadi anomali di beberapa situasi. 

"Pemerintah harus meninjau ulang regulasi harga beras yang saat ini masih buruk," tandas Seno.

Ada lima rekoemdasi yang disampaikan oleh Fraksi PKS DPR RI kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan solutif untuk menghindari dampak yang lebih luas. 

Pertama, pemerintah sebaiknya meninjau kembali Permendag No.51/2017 dan Permentan No. 31/2017. Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis beras medium dan premium telah berdampak terhadap ketersediaan beras jenis medium dan premium. 

"Beras jenis medium menjadi langka di pasar, sedangkan jenis premium cukup. Dengan margin harga HET yang lebar antara jenis premium dan medium, para pedagang lebih cenderung beralih ke jenis premium. Faktor ini yang diduga sebagai pemicu kenaikan harga beras jenis medium. Kondisi ini memperlihatkan Pemerintah gagal dalam mengendalikan harga beras pada saat pasokan beras mencukupi," terangnya.

Ke dua, Pemerintah perlu mengatur kembali kebijakan HET yang ternyata tidak mampu meredam kenaikan harga sehingga menimbulkan inflasi. Kebijakan pengaturan HET sebaiknya hanya pada level beras jenis medium, sedangkan jenis premium dilepas sesuai dengan mekanisme pasar. 

"Untuk mengontrol jenis premium di pasar Pemerintah bisa mengenakan Cukai. Hasilnya nanti bisa mensubsidi jenis beras medium yang banyak dikonsumsi masyarakat," kata dia. 

Ke tiga pemerintah harus memperbaiki regulasi dan tata niaga beras sehingga bisa lebih menyederhanakan supply chaince (rantai pasok) yang masih terlalu panjang di pasar. Sebab Kondisi tersebut masih membuka peluang dan kesempatan para tengkulak untuk bermain di Pasar. 

"Keberadaan Satgas Pangan yang sudah dibentuk Pemerintah belum efektif untuk mengawal harga," ujar Seno.

Keempat, pemerintah perlu memperbesar peran dan kontribusi Bulog dalam mengamankan pasokan dan stabilitas harga. Hal ini bisa memperkuat kembali fungsi kontrol Pemerintah terhadap harga dan pasokan beras di pasar.

Kelima, pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain Import. Karena kebijakan impor hanya menunjukkan ketidakmampuan Pemerintan dalam mengelola perberasan nasional, pada saat produksi tinggi harga beras justru naik. 

"Perlu ada evaluasi terhadap pejabat terkait baik di level kebijakan maupun teknis," pungkas Seno. (ams) 

Dibaca : 241x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan
iklan