Rabu, 24 April 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Politik Bersahabat kepada SDM ala Bojonegoro

Editor: nugroho
Jum'at, 25 Januari 2019
SuaraBanyuurip.com
Sugeng Bahagijo.

SuaraBanyuurip.com

     Oleh : Kang Sugeng Bahagijo

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ((Jokowi) dapat kiranya disebut sebagai Presiden yang visioner. 
Presiden telah menyatakan bahwa sesudah “Fokus Infrastruktur”, pemerintah akan (telah) memulai kebijakan penguatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagai fokus dan prioritasnya.  

Belajar dari pengalaman negara-negara maju dan Macan Asia (Jepang, Korea dan Taiwan), sudah tepatlah pergeseran kebijakan ini, yaitu untuk berfokus kepada penguatan SDM Indonesia.  Tidak ada negara maju yang tidak berinvestasi kepada SDM.

Untuk Indonesia hal ini tepat waktu. Indonesia harus mengejar kecukupan ketersediaan 56 juta angkatan kerja terlatih (middle skil dan high skill) 15 tahun ke depan -2030. Indonesia harus duduk sejajar dengan negara negara maju.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri telah menerjemahkan kebijakan tersebut dengan langkah langkah operasional dan nyata dalam berbagai bentuk antara lain memperluas akses dan mutu pelatihan vokasi; bekerjasama dengan industri untuk pemagangan di dalam negeri dan luar negeri; kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam pelatihan kerja dalam bentuk BLK Komunitas di 1000 lokasi di seluruh Indonesia (2019).

Tidak ada alasan Indonesia tidak mampu, karena dengan mengalokasikan 5 persen dana pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp400 Triliun lebih, mestinya dana sebesar itu bukan sanggup untuk membiayai pendidikan formal tetapi juga untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.

Bagaimana dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, apa yang harus dilakukan?  Bagaimana caranya supaya menjadi kabupaten termaju? Sebagai kawasan yang dilimpahi pertanian yang subur dan sumber daya alam yang kuat seperti minyak dan gas, Bojonegoro Tuban dapat menjadi Kabupaten termaju dan termandiri di Indonesia. 

Aset dan potensi alam dan sosial di Bojonegoro yang ada perlu diolah dan dikelola dengan baik agar dapat menjadi barang yang bernilai tinggi, dan membuat warga sejahtera. Untuk meraih Kabupaten termaju tersebut, maka disyaratkan beberapa langlah utama.  Yakni bagaimana kita memiliki warga negara dan angkatan kerja yang memiliki kemampuan mengolah hasil bumi dan sumber daya alam sendiri, sehingga nilai tambahnya diperoleh warga Bojonegoro dan Tuban sendiri. 

Intinya, Pemkab didukung oleh pemerintah pusat, perlu melakukan investasi Sumber Daya Manusia, agar lebih banyak warga dan tenaga kerja memiliki skill yang memadai untuk mengolah potensi dan aset alam kabupaten. Dengan kemampuan fiskal yang ada di Bojonegoro tidak memiliki kendala untuk menjadi pemerintah yang aktif. Pemerintah yang melakukan investasi untuk warga dan masyarakatnya. 

Yang masih harus dimajukan adalah kebijakan, program dan pendekatanImplikasinya, perlu ada pergeseran kebijakan. Antara lain, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja haruslah dipandang dan diletakkan sebagai dinas yang prioritas setara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan dinas lainnya.  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjaa wajib dan penting diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, visioner dan ambisius untuk bisa melayani dan membuat perubahan perubahan. 

Prinsipnya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menjadi ujung tombak pelayanan dan investasi Sumber Daya Mineral (SDM). Dengan analogi sepakbola, jika dulunya hanya sebagai bek atau pertahanan, maka Disperinaker perlu menjadi striker atau gelandang serang untuk mencetak gol, termasuk utamanya adalah membuka akses informasi kerja; pelatihan kerja; dan pemagangan kerja.

Secara umum, masalah utama kebijakan yang harus diatasi dalam bidang SDM dan tenaga kerja adalah tingkat ketrampilan yang masih rendah (low skill);  mismatch atau ketidaksinambungan antara kebutuhan pasar kerja dengan kesiapan dan skill angkatan kerja.

Dimana solusinya? 

Pertama, manfaatkan kemampuan fiskal atau APBD yang ada untuk mengejar penguatan keterampilan rata rata angkatan kerja.  Sumber pendanaan yang ada antara lain adalah Dana Desa dan Dana Pendidikan di APBD. Kedua, sumber-sumber dana yang berasal dari perusahaan seperti dana dana Corporate Sosial Responsebility (CSR).
Ketiga, sumber-sumber dana lembaga filantropi seperti Non Governmental Organitation (NGO) dan lembaga-lembaga dana lainnya. 

Keempat, manfaatkan aset sosial yang di masyarakat seperti pondok-pondok pesantren dan lembaga lembaga pendidikan yang ada untuk bersama sama menyediakan dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kerja. Kelima, manfaatkan kerjasama dengan perusahaan agar perusahaan ikut serta dalam pemagangan kerja. Sehingga nilai tambah industri padat modal di Bojonegoro dapat diserap oleh kaum muda dan tenaga kerja Bojonegoro. 
Ini semua tidak akan berjalan efektif dan berkenalanjutan jika tidak ada lingkungan makro mendukung atau ekosistem pendukung. 

Tugas dan kewajiban pemerintah pusat (Kantor Presiden, Kemenkeu dan Kemnaker) perlu juga membuat dukungan kebijakan dan regulasi.  Salah satunya adalah UU Pelatihan Vokasi-Pemagangan dan dukungan pendanaan dengan cara alokasi sebesar 5 persen dari Dana Pendidikan di APBN sebesar Rp20 Triliun untuk mendorong dan memperluas pelatihan kerja, pelatihan profesi dan pemagangan dalam semua bidang kerja, termasuk olahraga, kuliner, seni budaya.

Jika saya dipercaya oleh warga Bojonegoro dan  terpilih menjadi anggota DPR RI di pemilu 17 April 2019 nanti, maka dua hal itu akan menjadi fokus perjuangan saya.

Penulis adalah Anggota Komite Pelatihan Vokasi Nasional

Dibaca : 438x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>