Senin, 28 Mei 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Politik Uang dan Politisasi SARA Momok Besar Pilkada

Editor: samian
Rabu, 14 Februari 2018
Ali Imron
TOLAK POLITIK UANG : Sosialisasi lawan dan tolak politik uang serta politisasi SARA di Pilkada Jatim.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban- Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jatim 2018, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, bersama stakeholder mendeklarasikan Lawan dan Tolak Politik Uang dan Politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Dua hal tersebut dinilai menjadi momok besar, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim lima tahun mendatang.

"Politik uang dan politisasi SARA merupakan momok besar dalam penyelenggaraan Pemilu," ujar Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Tuban, Joko Sarwono, kepada suarabanyuurip.com, di gedung KSPKP Tuban, Rabu (14/2/2018).

Mantan Camat Semanding ini menjelaskan, praktik politik uang akan berujung pada tindak pidana korupsi. Sedangkan politisasi SARA bila dibiarkan, dapat mengancam kesatuan dan disintegrasi sosial.

Hal tersebut diperparah dengan pemanfaatan teknologi, yang acapkali digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan isu maupun fitnah. Kendati demikian, ini menjadi tantangan untuk mewujudkan Pemilu yang matang dan dewasa.

Lebih dari itu, terdapat tiga poin penting dalam penyelenggaraan Pemilu di setiap tingkatan. Pertama, membangun bersama Pemilu yang bebas dari pengaruh politik uang dan transaksional, serta penggunaan isu SARA untuk media kampanye.

Kedua, memantapkan dan memastikan hasil dari Pilkada ini adalah Pilkada yang berkualitas. Ketiga, politisasi SARA  berpotensi mengganggu persaudaraan antar agama maupun ras.

"Gerakan ini harus tetap digelorakan dan tidak boleh berhenti disini," pinta mantan Camat Kenduruan itu.

Segendang seirama disampaikan, Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban, Masrukhin. Dia menyerukan agar semua komponen masyarakat menciptakan suasana Pemilu yang harmonis. Semua stakeholder harus bersama-sama mengawal penyelenggaraan Pemilu.

Pria  berkacamata minus itu menambahkan, terwujudnya Pilkada berintegritas, dan berkualitas merupakan tanggung jawab semua pihak. Bersama rakyat awasi Pemilu, dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu.

Sementara, deklarasi dan penandatanganan sebagai bukti komitmen dari Pemkab Tuban, KPU, partai politik, Ormas, organisasi kepemudaan,  dan pemilih pemula. Tujuannya untuk mewujudkan Pilkada Berintegritas tahun 2018 bebas dari politik uang dan politisasi SARA.

Pada acara tersebut melibatkan 113 peserta. Mereka berasal dari unsur pelajar, Ormas, dan perwakilan Parpol di Kabupaten Tuban.(Aim)

 

 

Dibaca : 306x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan
iklan