Senin, 25 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pasca Pembubaran BP Migas

Proses Balik Nama Ratusan Hektar Lahan Blok Cepu Belum Jelas

Editor: nugroho
Jum'at, 16 November 2012

SuaraBanyuurip.com - Ririn W

Bojonegoro – Operator migas Blok Cepu, Mobil Cepu Limited (MCL), belum mengambil sikap terkait proses balik nama ratusan hektar lahan untuk pengembangan penuh lapangan minyak Banyuurip di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang akan diatasnamakan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP. Migas) menyusul dibubarkan BP. Migas oleh Makamah Konstitusi (MK).

Padahal, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rubi Rubiandini, Kamis (15/11/2012) lalu, telah menyampaikan pengumuman Peraturan Presiden (Perpres) No.95/2012 tentang Organisasi Unit Usaha Hulu Migas sebagai tindak lanjut pemburan BP. Migas.

“Kami masih  memonitor perkembangan terkait lembaga yang akan menggantikan peran BP Migas nantinya dibawah Kementerian ESDM ,”jelas Field Publick Goverment Affair Manager MCL, Rexy Mawardijaya, Jum’at (16/11/2012).

Dia menjelaskan,  sebagai operator Blok Cepu, MCL akan tetap beroperasi dengan normal dan melakukan kegiatan seperti biasa termasuk melakukan upaya pembebasan lahan yang nantinya tetap atas nama negara. Sedangkan untuk pembebasan lahan semuanya masih dalam proses dengan terus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) yakni PT. Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

“Kami tetap optimis bisa menyelesaikannya,” tukas Rexy.

Sementara,  Deputy Development Manager MCL, Elvira Putri belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih dalam masa cuti.

“Saya lagi cuti. Sementara ini kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat,” jawabnya singkat melalui pesan pendeknya kepada SuaraBanyuurip.com.

Terpisah, Direktur Utama PT. BBS, Deddy Affidick menyampaikan dalam proses pembebasan lahan yang mengatasnamakan BP Migas, BBS hanya memfasilitasi proses pelepasan hak yang dilakukan langsung antara pemilik lahan yang sah dengan MCL.

“BUMD hanya bersifat memfasilitasi. Untuk proses pelepasan hak itu langsung dilakukan oleh pemilik sah dengan MCL yang menerima kuasa atas nama BP Migas,” ujarnya.

Untuk diketahui, untuk proyek pengembangan produksi puncak minyak Banyuurip  sebesar 165 ribu barel per hari (bph), MCL telah melakukan pembebasan lahan seluas sekira 650 hektar. Lahan tersebut sebagian besar tersebar di sejumlah desa sekitar lapangan Banyuurip yakni Desa Mojodelik, Gayam, Bonorejo, dan Brabowan.

Ratusan hektar lahan itu sekarang ini tengah proses sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro untuk dibalik nama atas nama BP. Migas selaku wakil pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, MK telah membubarkan BP. Migas karena keberadaanya tidak memiliki dasar hukum kuat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. (rin/suko)

 

Dibaca : 1055x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan