Rabu, 24 Oktober 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Proyek Pipa Gas Gresem Rusak Lingkungan

Editor: nugroho
Selasa, 13 Maret 2018
Ahmad Sampurno
RUSAK INFRASTRUKTUR : Proyek pipa gas Gresem di Kapuan, Kecamatan Cepu, diprotes pemerintah desa.

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Proyek pipanisasi gas Gresik-Semarang (Gresem) milik PT Pertamina Gas (Pertagas) menyebabkan kerusakan infrastruktur desa maupun kabupaten. Kondisi ini menjadikan perdebatan sengit antara kontraktor pelaksana dengan pemerintah desa karena pelaksana proyek saling lempar tanggung jawab untuk melakukan perbaikan. 

Kepala Desa Kapuan, Kecamatan Cepu l, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Haryono, menjelaskan, kerusakan akibat proyek tersebut bukan hanya terjadi di jalan lingkungan desa tapi juga drainase yang menyumbat aliran air hingga mengakibatkan banjir. 

“Minggu lalu ada pembahasan, dari pelaksana pekerjaan juga hadir. Termasuk dari Konsorsium Wijaya Karya-Rabana-Kelsri sebagai main kontraktor yang diwakili oleh Firman, juga hadir dalam pertemuan,” kata dia, Selasa (13/3/2017).

Dalam pertemuan tersebut pihak desa menuntut adanya perbaikan infrastruktur tersebut. 

“Kami inginya drainase harus kembali baik. Jalan juga harus baik, meskipun itu jalan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Tapi selama ini jalan itu yang memperbaiki desa, karena dimanfaatkan oleh masyarakat,” terangnya. 

Dirinya mengaku sudah mengajukan rencana anggaran untuk perbaikan infrastruktur di desanya kepada pihak pelaksana.

Selain itu pihaknya meminta dalam pekerjaan penananam pipa untuk melibatkan warga lokal. Hal itu seperti saat sub kontraktor ada pada PT Sinar Cendana melakukan pekerjaan. Begitu juga jika sekarag ada perbedaaan, karena masing-masing pekerjaan dikerjakan oleh sub-kontraktor berbeda. Seperti pekerjaan crossing dikerjakan oleh PT Ospro, kemudian pekerjaan welding dlaksanakan oleh PT SKI, dan penanaman Pipa dilakukan oleh PT Sahabat.

"Warga sini harus dilibatkan meski sebagai tenaga kasar,” tegasnya.

Dirinya mengakui jika masing-masing pekerjaan tersebut membutuhkan tanaga skill yang tidak mungkin dilakukan oleh warga setempat. 

“Tapi aling tidak bisa pada tenaga keamanan maupun flagman. Tapi itu masih dijanjikan,” ujarnya.

Dalam pekerjaan crossing pipa yang melewati jalan Kabupaten Blora ini, ungkap Hariyono, juga mengakibatkan badan jalan terangkat (bergelombang). Bahkan, sembat menggangu tiang palang pintu rel kereta api hingga tidak berfungsi dan harus diperbaiki. 

“Untuk jalan yang kabupatan yang bergelombang karena crossing pipa itu sudah saya laporkan kepada pihak Pekerjaan Umum (PU) wilayah II Cepu,” terangnya.

Dalam pekerjaan tersebut dilakukan pengeboran tanah dengan kedalaman tertentu sebagai jalur pipa melintasi jalan dari  dalam tanah. Saat pipa ditanam, membuat jalan terangkat beberapa centi meter hinga tampak bergelombang. 

"Drainasenya juga rusak akibat tanahnya terangkat,” tambahnya.

Dikonfirmasi saat berada di lokasi pekerjaan, Junaidi (40), Supervisor dari PT Ospro menyatakan, pihaknya hanya melaksakan pekerjaan sesuai dengan perintah kerja. Terkait dengan kerusakan yang timbul dari pekerjaan tersebut, kata dia, bakal ditanggung bersama-sama semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan. 

“Nanti tetap diperbaiki,” ujarnya.

Saat disiggung kondisi jalan bergelombang akibat proses crossing, lanjut dia, pihaknya tetap berkomiten untuk melakukan perbaikan. 

“Kita akan perbaiki seperti semula,” terangngnya.

Namun, saat ditanya soal izin crossing jalan yang melalui jalan kabupaten itu, dirinya mengaku tidak tau persis. Dirinya tetap berpegang pada perintah kerja yang diberikan untk melakukan pengeboran dengan kedalaman tiga meter di dalam tanah kemudian melakukan penanaman pipa crossing. 

“Kalau tidak ada izin, tidak mungkin kami kerjakan. Termasuk apakah kompensasi dan ganti rugi terhadap warga sudah diselesaikan apakah belum. Kami disini hanya sebaga eksekutor. Untuk masalah perizinan bukan pada kami,” terangnya.

Terpisah, Humas KWRK, Firman, saat dikonfirmasi suarabanyuurip.com mengaku tidak punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan dari wartawan. 

“Maaf, saya tidak punya kewenangan untuk menjawab soal itu. Langsung ke Pertagas saja,” tuturnya.

Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang (DPUPR) Wilayah II Cepu, Wirastomo Wisnu saat dikonfirmasi mengaku telah menerima laporan dari Kepala Desa Kapuan. Dirinya juga telah menyampaikannya kepada pihak Dinas PUPR di Blora. 

“Kami sudah sampaikan ke PU Blora. Tapi belum ada informasi lebih jauh dari kabupaten,” terangnya.

Hanya saja, kata dia , dari pihak DPUPR saat ditanya soal kedatangan pihak proyek Pipanisasi Gas tersebut, menyatakan tidak ada. “Ternyata tidak ada dari pihak proyek yang berkoordinasi dengan DPUPR,” kata dia.

Terkait izin crossing, lanjut dia, seharusnya memang harus izin dengan pihak kabupaten dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Terutama pekerjaan itu melintasi jalan kabupaten. 

“Untuk penanaman kabel optic saja juga koordinasi dan mengajukan ijin dengan pihak Kabupaten Blora,” terangnya.

Dirinya mengaku, dalam waktu dekat DPUPR akan melakukan cek lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya. 

"Untuk waktunya kapan kami belum tahu,” pungkasnya. (ams)

Dibaca : 448x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan