Rabu, 20 Juni 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

PWYPI Apresiasi Perpres TPPU/PT

Editor: samian
Minggu, 11 Maret 2018
Ririn Wedia
Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah.

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro - Koalisi Nasional Publish What You Pay Indonesia (PWYPI) memberikan apresiasi positif atas diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/PT).

Beleid yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 1 Maret 2018 ini mewajibkan setiap korporasi (seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya) untuk menetapkan, melaporkan, dan melakukan pembaharuan ‘Pemilik Manfaat’ dari korporasi.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, mengungkapkan, penerbitan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang ditunggu-tunggu banyak pihak ini, semakin memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU/PT yang diyakini sebagai bagian dari upaya mempercepat pemberantasan korupsi, mencegah penghindaran dan penggelapan pajak, serta mencegah aliran uang haram (illicit financial flow) dan tindak pidana lainnya.

Termasuk informasi ‘Beneficial Ownership’ ini dapat digunakan oleh berbagai instansi Kementerian atau Lembaga baik di pusat maupun di daerah, untuk meningkatkan kepatuhan korporasi, menghindari monopoli, ataupun mencegah resiko dalam kegiatan perdagangan maupun kegiatan perekonomian yang secara umum melibatkan korporasi.

"Terlebih publik juga dapat mengakses informasi BO yang disediakan oleh ‘Instansi Berwenang’ sesuai dengan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana ditegaskan di dalam Perpres ini," imbuhnya.

Maryati mengungkapkan, Penerbitan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 ini juga menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk berperan penting dalam lanskap reformasi keuangan dan perpajakan global.

Sebut saja diantaranya Indonesia sebagai negara anggota G20, pada tahun 2014 Indonesia telah menyepakati High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency yang menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi Beneficial Ownership (BO) yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang.

Indonesia sebagai anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Indonesia juga berkomitmen untuk memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (Financial Act Task Force)-khususnya rekomendasi 24 dan 25 FATF mengenai transparansi BO.

"Dalam hal ini, Indonesia berpeluang dalam meningkatkan penerimaan pajaknya melalui pertukaran informasi dengan negara lain dengan yurisdiksi yang berbeda," pungkasnya.(rien)

Dibaca : 273x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan