SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemanasan global menjadi isu penting yang dibahas DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan operator migas Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro.
DPRD merekomendasikan DLH menjadi leading sektor penanganan pemanasan global.
“Pemanasan global ini menjadi persoalan intens, harus ada yang fokus menangani,” tegas Ketua Komisi D, M Fauzan, Senin (19/11/2018) kemarin.
Komisi dewan yang membidangi Infrastruktur dan Ekonomi Masyarakat ini, meminta DLH segera membentuk Forum Group Discussion (FGD) sebagai koordinator antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Migas dengan Pemkab Bojonegoro terkait penghijauan.
“DLH wajib mengkoordinir semua kegiatan K3S secara tekhnis pelaksanaan penghijauan di masyarakat,” ujar politisi Partai Demokrat asal Desa Bareng, Kecamatan Ngasem itu.
K3S Migas di Bojonegoro bukan hanya EMCL, Operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, namun juga Operator Unitisasi Gas Lapangan Jambaran-Tiung Biru (J-TB), Pertamina EP Cepu (PEPC), serta operator Lapangan Sukowati, Blok Tuban, Pertamina EP Asset 4.Â
“Bulan ini, FGD wajib dibentuk supaya tahu perkembangan penghijauan di Bojonegoro,” tandas Fauzan.Â
Menanggapi itu, Sekretaris DLH Bojonegoro, Mahmudi, mengaku siap membentuk FGD dengan berkoordinasi masing-masing K3S.Â
“Iya, kami akan upayakan,” janjinya.Â
Terpisah, Vice President ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto mengatakan akan membuka lebar pintu informasi yang dibutuhkan DPRD maupun Pemkab Bojonegoro.Â
“Kalau ada apa-apa bisa menghubungi kami supaya bisa memfasilitasi kebutuhan informasi dan lainnya juga,” pungkasnya.(rien)