Selasa, 19 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

SDA Layangkan Surat ke Kementerian ESDM

Editor: nugroho
Selasa, 19 November 2013
SuaraBanyuurip.com/Ririn
Kepala Badan SDA Bojonegoro, Fajar Yudhi.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) akan melayangkan surat ke Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar meninjau ulang Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumur Tua.

Permintaan peninjauan itu dilakukan agar sumur tua dapat terkelola dengan baik. Sebab selama ini koperasi unit desa (KUD) yang mengelola sumur tua dinilai kurang memiliki kompetensi di bidang pertambangan. Hal itu terbukti dengan terjadinya blow up atau semburan air bercampur minyak di Sumur 76 D Wonocolo di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, Minggu (17/11/2013) kemarin.

Kepala Bagian SDA, Fajar Yudhi, mengaku, Pemkab setempat tidak memiliki wewenang untuk bertindak tegas atas terjadinya blow up atau semburan lumpur di lokasi sumur tua di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan karena kesalahan tekhnis dalam pemboran. Sebab dalam pengelolaannya telah diserahkan kepada koperasi unit desa (KUD).

"Kalau itu terus terjadi, otomatis akan merusak lingkungan sekitar," tegas pria berkacamata minus ini.

Pihaknya mengaku, sudah meminta kepada Pertamina EP Asset 4, selaku operator Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) sumur tua untuk memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar sumur tua. Namun, karena Permen ESDM tersebut semua persoalan itu diserahkan sepenuhnya kepada KUD selaku pengelola sumur tua.

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 01/2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, KUD dan badan usaha milik daerah (BUMD) diberikan peluang menambang di wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), termasuk sumur milik PT Pertamina EP.

"Tapi disini hanya KUD saja, BUMD belum ada keterlibatan," tandasnya.

Padahal, lanjut Fajar, dua koperasi unit desa (KUD) masing-masing KUD Sumber Pangan dan KUD Usaha Jaya Bersama yang digandeng PEP Asset 4 saat ini belum tentu mampu mengatasi semua permasalahan di sumur tua.

"Apa KUD ini sudah memiliki kompetensi untuk mengcover dari proses pertambangan sampai selesai," tegasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro belum memberikan tanggapannya mengenai rencana Pemkab tersebut.(rien)

Dibaca : 1273x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan