Rabu, 13 Desember 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Sebut BSB Belum Bayar Fee Sewa EPF Blok Cepu

Editor: samian
Kamis, 16 November 2017
Ririn Wedia
Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito.

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro - Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan, dari informasi yang didapat, BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) mendapatkan fee sebesar 2,5 persen dari sewa lahan di Kecamatan Gayam untuk fasilitas produksi pertama (Early Production Facility/ EPF) Lapangan Banyuurip, Blok Cepu.

"Itupun belum dibayar oleh mitra PT BBS," kata wakil ketua Komisi A, DPRD Bojonegoro, Anam Warsito, kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (16/11/2017).

Menurutnya, jika dirupiahkan dari nilai sewa US$13 Juta atau senilai Rp162 Miliar (kurs Rupiah Rp12.500, bukan Rp11.000) maka, nilai fee yang harus dibayarkan oleh PT Bangun Sarana Baja (BSB) ke BBS sebagai mitranya adalah senilai Rp4 Miliar lebih.

"Fee nya itu harus dikejar, mereka harus bayar, itu hak daerah," tegasnya.

Politisi asal Partai Gerindra itu mengaku, akan melakukan pengecekan ke beberapa pihak, bagaimana bisa sistem sewa-menyewa di EPF Blok Cepu dilakukan sistem Joint Operating (JO) antara BBS dengan BSB.

"Yang saya herankan adalah, kenapa harus JO dengan perusahaan lain, yang artinya BBS hanya menerima fee saja dengan jumlah yang relatif kecil," imbuhnya.

Bahkan, pihaknya akan menelusuri bagaimana bisa, BSB menjadi mitra BBS. Karena, data awal menyebutkan, mitra BBS dalam sewa-menyewa lahan untuk EPF ini adalah PT Etika.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Operasional PT BBS, Tonny Ade Irawan, mengaku, belum tahu persis terkait hal itu. Karena, harus membuka dokumen lama.

"Saya harus buka dulu dokumen lama, apakah sudah dibayar atau belum fee tersebut," pungkasnya.(rien)

Dibaca : 263x
FB
Ada 2 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Jum'at, 17 November 2017 06:01
Tata kelolamigas di bojonegoro dr sisi amdal(lingkungan) sgt tdk layak;minyak dipadat penduduk pemukiman;emcl( exxon)dr sisi ijin banyak menyalahi aturan hukum;dr sisi proyek juga menyalai atiran tanah koari(tnh uruk) yg diambil dr lokasi tmabang di malo tdk ada ijin galian tambang(galian C)emcl penadah tnh koari ilegal;dg byknya pelanggaran hukum, emcl hrs dihentikan dan ditutup dicabut semua ijin dan kegiatannya sebagai operator minyak mojodelik;emclperusahaan swasta asing sdh mencederai kedaulatan hukum negaraRI
Brekertopati
Jum'at, 17 November 2017 05:40
Emcl(exxon)skkmigas bbs( bumd) pt etika( yahmintrenggon) sunyoto bersekongkol dasyat ; memperkaya diri pribadi; menyalahgunakan jabatannya; KPK harusnya membongkar kejahatan korporasi emcl dan poro birokrat yg korup
Tohpati
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan