Sabtu, 17 November 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Sekda Sebut Terminal LPG Sesuai Perda RTRW

Editor: samian
Selasa, 10 Juli 2018
Ali Imron
Sekda Tuban, Budi Wisma.

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban - Dimata Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Jawa Timur, Budi Wiyana, landasan hukum penolakan warga terhadap proyek Terminal LPG kurang tepat. Proyek di lahan seluas 60 hektare, itu sudah sesuuai Perda RTRW Kabupaten Tuban Nomor 09 tahun 2012.

“Terminal LPG tak melanggar Perda RTRW,” ujar Sekda Budi Wiyana, saat dikonfirmasi suarabanyuurip.com, di gedung DPRD Tuban, Selasa (10/7/2018).

Budi menegaskan, dalam RTRW Kabupaten Tuban disebutkan jika Kecamatan Jenu memang diplot menjadi kawasan industri. Otomatis berdirinya Terminal gas LPG nantinya, tak menyalahi aturan di daerah.

Saat ini, Pertamina sedang mengurus izin lingkungan proyek tersebut. Dalam dokumen tersebut, ada upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sekitar. Apabila ada keberatan dari masyarakat, Pemkab akan menyampaikannya ke pemrakarsa proyek.

“Semisal dampak dan kekhawatiran apa dari masyarakat,” jelas mantan Kepala Bappeda Tuban ini.

Kabag Humas dan protokol Setda Tuban, Rohman Ubaid, sedang berkoordinasi dengan Bappeda Tuban membahas landasan hukum warga menolak proyek gas sebelum Kilang NGRR Tuban. Sampai detik ini, hasilnya belum disampaikan ke awak media.

“Kami koordinasikan dulu kepada dinas terkait dan Bappeda dulu,” janji mantan Camat Jenu ini.

Ketua DPRD Tuban, Miyadi, menjelaskan, jika pihaknya belum mempelajari pembangunan terminal LPG di Remen. Apakah melanggar RTRW Perda Kabupaten Tuban Nomor 09 tahun 2012, politisi ini belum memastikannya.

“Saya belum cek sampai disitu,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Remen mempunyai landasan hukum kuat untuk menolak Rencana Pembangunan Terminal LPG, sekalipun Pertamina memiliki tanah sendiri. Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengamanatkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan karenanya Pertamina tidak boleh sembarangan membangun tanpa mempertimbangkan aspek sosial, kemasyarakatan, kemanfaatan, keselamatan dan persetujuan masyarakat.

“Persetujuan masyarakat Remen ini sangat diperlukan karena masyarakat sudah trauma dengan dampak pembangunan yang berkaitan dengan minyak, apalagi gas baik Depo Pertamina, dan TPPI yang sangat menyakitkan dan tidak ada manfaat bagi masyarakat Remen,” ujar tokoh masyarakat Remen, Soewarto.

Mbah Warto sapaan akrabnya, menjelaskan, Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 juga memberi rambu larangan dalam melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3). Meliputi tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat.

Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara. Terkahir bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dari semua kriteria larangan pembangunan terminal LPG itu, ternyata dimiliki oleh warga Desa Remen antara lain di area itu ada tempat pemakaman, ada tempat yang dianggap keramat dan suci yang disebut dengan nama Tlogo Alang-Alang, Sumur Gede dan Sumur Pawon yang dikeramatkan oleh masyarakat dan diyakini kebenarannya dimana setiap tahun diadakan selamatan dengan ritual-ritual tertentu.

“Yang kesemuanya itu merupakan bagian dari khazanah budaya bangsa Indonesia yang harus dihormati,” jelas mantan jaksa di wilayah Hukum Kabupaten Tuban itu.

Selanjutnya sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, bahwa pada prinsipnya seluruh kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang dilakukan pada suatu lokasi memerlukan izin dari instansi Pemerintah. Namun pada tempat-tempat tertentu sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah, terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari masyarakat dan atau perorangan. Khusus tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci sebelum dikeluarkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.

Oleh karena itu persetujuan masyarakat sangat diperlukan dalam rencana pembangunan terminal LPG karena masyarakat Desa Remen pasti yang akan kena dampaknya. Baik kehilangan tempat pemakaman dan tempat yang dianggap suci, maupun dampak berupa rasa tidak nyaman dan tidak tenang bertempat tinggal dan tidur di dekat terminal LPG, belum lagi hal-hal yang menyangkut kesehatan dan keselamatan mereka.

"Terlepas dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 yang telah memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, lalu bagaimana dengan Perda Kabupaten Tuban Nomor 09 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban?" tanya Mbah Warto.

Sementara dalam RTRW Perda Kabupaten Tuban Nomor 09 tahun 2012 yang berlaku sampai dengan tahun 2032, di Kecamatan Jenu tidak ada perencanaan untuk pembangunan terminal gas LPG. Padahal sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 Perda Kabupaten Tuban Nomor 09 tahun 2012, di Kecamatan Jenu sama sekali tidak direncanakan untuk terminal gas LPG.

Kendati demikian, direncanakan untuk pengembangan fungsi terminal khusus floating storage offloading (FSO) lepas pantai, yaitu instalasi terapung untuk menyimpan minyak mentah sebelum dijual melalui kapal tanker, dan terminal khusus bahan bakar minyak lepas pantai yang merupakan pelabuhan khusus baik berupa dermaga maupun instalasi terapung yang dimiliki oleh perusahaan minyak dalam rangka menunjang kegiatan transportasi hasil produksi minyak, sehingga tidak ada yang namanya gas LPG.

“Karena dalam RTRW di Kecamatan Jenu tidak ada perencanaan gas LPG, namun ternyata akan dibangun terminal gas LPG, apakah dalam hal ini Pemkab dan DPRD Tuban akan melanggar Perda Kabupaten Tuban Nomor 09 tahun 2012 yang dibuatnya sendiri?," tegasnya.

Apabila izin untuk pembangunan terminal gas LPG di Desa Remen Kecamatan Jenu diterbitkan hal ini berarti Pemkab Tuban dan DPRD Tuban telah melanggar Perda yang diterbitkannya sendiri. Bahkan, bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenai sanksi pidana dan dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya sebagaimana diatur  dalam Pasal 118 ayat (2) Perda Kabupaten Tuban Nomor 09 tahun 2012.(Aim)

Dibaca : 645x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan