Kamis, 16 Agustus 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Sekda Ujung Tombak Implementasi Program Pemerintahan

Editor: utama
Rabu, 07 Februari 2018
Ist
Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono.

SuaraBanyuurip.com - Ririn wedia

Bojonegoro - Jabatan Sekretais Daerah (Sekda) sesuai dengan aturan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (ASN), sangat penting dalam implementasi program pemerintahan. Diantaranya adalah berperan sebagai pelaksana, perencana, dan pengontrol jalannya program. 

Menurut Dosen Universitas Bojonegoro (Unigoro), Miftahul Huda, peran Sekda sangat strategis dalam pengaturan program pemerintahan. Sekda menjadi salah satu ujung tombak dan pengimplementasi serta administrator program jabatan politik yakni Bupati kepada jajaran pemerintahan. 

“Bicara transparansi dan akuntabilitas memang baik, salah satunya keterlibatan Bojonegoro dalam keterbukaan pemerintahan. Salah satu ujung tombaknya adalah yang mengoperasionalkan Sekda,” terangnya, Rabu (7/2/2018).

Sehingga sebagai perencana, maupun pelaksana program harus mampu mencermati dengan baik yang menjadi konsep program pembangunan pemerintahan dari Bupati. Sehingga peran Sekda, kata dia, harus memiliki sisi kajian yang baik dan mendalam sebelum mengimplementasikan dan menerjemahkan program dari Bupati untuk dilaksanakan.

Seperti misalnya, kata dia, yang menjadi bahan evaluasi diantaranya, pembangunan infrastruktur jalan yang bisa diterapkan dengan karakter tanah gerak. Beberapa kali, pemerintah mencoba untuk mengatasi permasalahan itu dengan cara aspal hotmix, kemudian pavingisasi dan baru kemudian dengan beton.

“Pavingisasi ini dianggap tidak berhasil dan dianggap tidak mengalami kajian yang dalam. Seharusnya, jika adanya kajian yang lebih dalam maka bisa meminimalisir anggaran," terangnya.

Bakal Calon Bupati (Cabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menyadari keberhasilan dan berbagai pencapaian pembangunan daerah selama ini yang telah berlangsung, tidak menutup adanya kekurangan, kelemahan, kendala, dan ancaman, yang menjadi tantangan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, Bojonegoro saat ini dan dalam lima tahun kedepan dihadapkan salah satunya gelombang disrupsi teknologi informasi dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam meningkatkan tata pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan professional, cabup yang saat ini masih menjabat Sekda Bojonegoro, itu telah menyiapkan program E-Musrenbang dan E-Budgeting untuk penyediaaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatannya secara terbuka melalui peningkatan e-musrenbang dan e-budgeting. 

“Kita juga sudah menyiapkan program Bojonegoro Open Sistem atau BOS yang mencakup musrenbang online, penganggaran online, e-proc, open contrac, pembayaran online, dan audit online, sehingga mudah diakses dan diikuti oleh masyarakat,” tegas bakal cabup yang berpasangan dengan kader NU, Mitroatin itu.(rien)

Dibaca : 530x
FB
Ada 2 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Kamis, 08 Februari 2018 08:03
Isi subtansi kok berbeda yo dari apa yang menjafi statmen Direktur IDFoS. Monggo simak dan bedakan dengan yangvtertulis di Berita Jatim. http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/320247/ruang_publik_di_bojonegoro_masih_sekadar_normatif.html
Ainun Na'im Mr
Kamis, 08 Februari 2018 08:00
Isi subtansi kok berbeda yo dari apa yang menjafi statmen Direktur IDFoS. Monggo simak dan bedakan dengan yangvtertulis di Berita Jatim. http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/320247/ruang_publik_di_bojonegoro_masih_sekadar_normatif.html
Ainun Na'im Mr
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan