Sabtu, 20 Juli 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Sekolah Dilarang Gunakan Kekerasan Fisik di PLSBSB

Editor: nugroho
Jum'at, 15 Juli 2016

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, meminta kepada seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat untuk mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (PLSBSB). Permintaan tersebut untuk meminimalisir aksi kekerasan fisik menjelang digelarnya  PLSBSB pada tanggal 18-20 Juli 2016 mendatang.

"Kami minta hukuman fisik ditiadakan dalam PLSBSB," kata Kabag Humas dan Media Pemda Tuban, Teguh Setyabudi, kepada suarabanyuurip.com, Jumat (15/7/2016).

Selain itu, panitia PLSBSB harus dari guru sekolah, bukan dari kakak tingkat SMA maupun alumninya. Sebab tepat bulan Agustus 2015 lalu, Dwi Retno Wulandari (15), satu siswi asal SMA Kecamatan Plumpang meninggal dunia lantaran penyakitnya kambuh akibat kecapekan usai mengikuti kegiatan MOPD.

"Meskipun kematiannya murni penyakit, namun kami harapkan tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Sejak meninggalnya pelajar asal Desa Cangkring, Kecamatan Plumpang, tahun lalu, insiden tersebut langsung menjadi isu Nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anis Baswedan, langsung menurunkan utusannya dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur ke lokasi. Tujuannya mengumpulkan data soal penyebab kematian siswi, dan klarifikasi kegiatan MOPD sekolah.

"Mengantisipasi hal serupa Kepsek harus memahami betul regulasi PLSBSB pengganti regulasi MOPD Permendikbud Nomor 55 tahun 2014," tambahnya.

Regulasi penganti Permendikbud 55/2016 tersebut, intinya kegiatan PLSBSB tidak menjurus  pada praktik perpeloncoan, pelecehan, kekerasan terhadap peserta didik baru baik secara fisik, maupun psikologis yang dilakukan di dalam dan luar sekolah.

Dalam melakukan PLSBSB tugas penting sekolah hanya mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, dan penanaman konsep pengenalan diri, serta kegiatan kepramukaan.

"Kalau pendidikan mental silahkan dikemas dengan cara yang kreatif," tambahnya.

Dipastikan pula bahwa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru menjadi pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya atas penyiapan dan pelaksanaan kegiatan MOPD. Jika tindak kekerasan, perpeloncoan maupun pelecehan tetap terjadi, maka dinas pendidikan dapat melakukan tindakan dan atau hukuman disiplin sesuai kewenangannya.

Mendikbud mengimbau kepada masyarakat khususnya orang tua/wali peserta didik untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan orientasi peserta didik baru. Orang tua/wali diminta melaporkan jika ada penyimpangan melalui dinas pendidikan setempat.

"Pesan tersebut tertuang dalam SE Nomor 4 tahun 2016 tentang hari pertama sekolah," pungkasnya.(aim)

 

 

 

Dibaca : 941x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan