Selasa, 18 Desember 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Sempat Diperiksa BPK, Raperda BUMD Blora Masuk Prolegda 2019

Editor: nugroho
Kamis, 06 Desember 2018
bloranews.com
Papan nama Kantor DPRD Blora.

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Pemkab Blora, Jawa Tengah, mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Blora Patragas Hulu (BPH), untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) pada tahun 2019 mendatang. 

Sebelumnya, pembahasan Raperda BPH muncul pada tahun 2017 lalu. Namun karena ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi adanya kerugian, pembahasan tersebut dihentikan. 

Hingga awal 2018 lalu tidak ada kabar pembahasan raperda tersebut, dan pada akhir tahun ini kembali dimasukkan dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun 2019. 

Raperda BPH akan dibahas bersama sejumlah raperda lain pada tahun depan. DPRD Blora telah memutuskan sebanyak 38 raperda akan disusun, dibahas dan ditetapkan menjadi perda.  

Keputusan tersebut diambil setelah Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora menyampaikan rencana pembentukan perda 2019 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (26/11/2018) lalu. 

"Ke 38 ranperda itu terdiri dari sembilan raperda inisiatif DPRD, 26 raperda usulan Pemkab serta tiga raperda komulasi terbuka," ujar Ketua DPRD Blora, Bambang Susilo, Rabu (4/12/2018).

Dijelaskan usulan pembentukan perda 2019 sebelumnya telah dibahas bersama antara Banleg dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Blora. Uulan tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk disetujui bersama. 

"Hasilnya seluruh fraksi dan anggota DPRD menyetujui usulan tersebut. DPRD kemudian menerbitkan keputusan program pembentukan perda 2019," tandasnya. 

Juru bicara Banleg DPRD Blora, Kartini, menyampaikan, sembilan raperda yang diusulkan DPRD adalah Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik, Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Raperda Distribusi Barang-barang Bersubsidi.

Kemudian Raperda Izin Usaha Jasa Kontruksi, Raperda Cagar Budaya, Raperda Fasilitasi Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba, Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, serta Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perangkat Desa. 

Adapun ke-26 usulan eksekutif antara lain Raperda Perpustakaan Umum, Raperda Penanggulangan HIV/AIDS, Raperda Penanggulangan Kebakaran, Rapeda Perubahan Pajak Daerah, Perubahan Pajak Air Tanah, Sistem Online Pajak Daerah, serta Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah. 

Pemkab Blora juga mengusulkan dibahasnya Raperda Penyertaan Modal Pemkab kepada BUMD Kabupaten dan Provinsi, Raperda Perusahaan Daerah Wirausaha, Raperda Perusahaan BPR Blora, Raperda perusahaan BPH, serta Raperda Perusahaan Blora Patra Energi (BPE). 

Menurut Kartini, Pemkab Blora juga menghendaki tahun depan dilakukan pula penyusunan dan pembahasan Raperda Tentang Perubahan Perda RTRW Blora 2011-2031, Raperda Reklame, Raperda Kepariwisataan, Raperda Retribusi Izin Tertentu, Raperda Inovasi Daerah, Raperda Pembangunan Industri Blora, Raperda Retribusi Izin Usaha, Perubahan Raperda Pelayanan Kesehatan, Pemakaian Kekayaan Daerah, serta Raperda Kerja sama Desa dan Pembangunan Kawasan Desa. 

Adapun Raperda Komulasi Terbuka yang diusulkan dibahas tahun depan, kata Kartini, adalah Raperda akibat adanya putusan Mahkamah Agung. Selain itu, Raperda Penataan Kecamatan dan Desa, serta Raperda tentang APBD.

"Semoga nantinya akan menghasilkan perda yang berkualitas," tandas Kartini. (ams)



Dibaca : 118x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan