Rabu, 20 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pekerja Migas Menuntut Hak

Semua Kewenangan di Tangan GCI

Editor: samian
Sabtu, 06 Mei 2017
12
Ahmad Sampurno
Manager Legal and Relations Pertamina EP Asset 4, Agustinus.
SuaraBanyuueip.com
Buruh GCI mogok kerja

SuaraBanyuurip.com

Pertamina EP telah menyerahkan hak pengelolaan lapangan sumur tua kepada GCI. Karena itu semua permasalahan yang menimpa pekerja adalah tanggungjawabnya.

MULAI Kamis (4/5/2017) kemarin,  semua pekerja dari vendor di bawah naungan PT Geo Cepu Indonesia (GCI), yang tersebar di wilayah Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Jawa Timur, dan Blora, Jawa Tengah, mogok kerja. Praktis semua kegiatan terhenti. Termasuk produksi.

Aksi berulang kali yang dilakukan para buruh migas di lapangan peninggalan kolonial Belanda ini dipicu oleh beberapa permasalahan. Mulai dari keterlambatan gaji, tidak diberikannya jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja, hingga hak-hak normatif lainnya yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Semua problem tersebut terjadi sejak GCI beroperasi mulai 2014 hingga 2017. Puncaknya pada Maret 2017 lalu. Sejumlah vendor GCI melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap puluhan pekerjanya.

Masalah PHK ini terus bergulir hingga hari ini. Karena beberapa kali mediasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Blora, bersama manajemen GCI, vendor dan para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) Cepu, tak membuahkan hasil. Perwakilan GCI tak menghadiri undangan tersebut.

“Sampai sekarang GCI belum melakukan komunikasi dengan para buruh. Kami akan terus melakukan mogok sampai ada penyelesaian," tegas Ketua SPKP Cepu, Kabupaten Blora, Agung Pudjo Susilo, Jum’at (5/5/2017).

Agar aktivitas tetap berjalan sementara semua pekerjaan di lapangan ditangani oleh karyawan organik PT GCI.

"Mogok ini tentu merugikan kami. Karena kami menjalankan contingency plan. Di lokasi stasiun pengumpul, power plant dan lain-lain,” sambung Ekternal Relation PT GCI, Yeni Hartati dikonfirmasi terpisah.

Mogok kerja yang dilakukan semua buruh di lingkup kerjasama GCI ini ditanggapi dingin Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset 4 Field Cepu. Pertamina beralasan tidak bisa masuk ke dalam permasalahan yang terjadi di kerja sama operasi (KSO)-nya karena perselisahan yang terjadi merupakan tanggung jawab GCI.

"Kita tidak bisa langsung terlibat di dalam permasalahan GCI. Karena GCI GCI punya rumah tangga sendiri," tegas Manager Legal and Relations Pertamina EP Asset 4, Agustinus ditemuisuarabanyuurip.com secara terpisah, Jumat (5/5/2017).

Permasalan tenaga kerja ini seharusnya dapat diselesaikan GCI melalui Disperinaker Blora dengan berpedoman aturan yang berlaku. Termasuk terkait hak-hak pekerja yang tidak diberikan oleh GCI.

“Mestinya para pekerja diperhatikan. Dalam perjanjian juga sudah jelas antara hak dan kewajiban masing-masing pihak,” tandas pria asal Malang ini.

Mestinya para pekerja diperhatikan. Dalam perjanjian juga sudah jelas antara hak dan kewajiban masing-masing pihak
“Kami juga merasa terganggu jika masalah tidak segera diselesaikan. Terutama masalah produksi,” lanjut Agustinus.

Karena kontrak antara Pertamina dengan GCI sudah jelas. Yakni semua operasional maupun manajemen termasuk memperhatikan tenaga kerja menjadi tanggungjawab GCI.

“Kami tidak lepas tangan. Kontrak kita dengan GCI sudah jelas. Kita punya wilayah sudah diserahkan GCI untuk dikelola. Dengan harapan dalam mengelola susuai dengan kaidah hukum yang berlaku," tegas Agustinus.

Berdasarkan kontrak kerja itulah apa yang menjadi hak tenaga kerja harus dilaksanakan GCI. Mulai dari keterlambatan gaji, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial Ketenagakerjaan, dan hak Normatif lainnya yang sampai sekarang belum terselesaikan.

“Itu semua kan sudah diatur dalam kontraknya. Nah, kontraknya ini seperti apa," ucap Agustinus.

Jika permasalahan ini timbul dari vendor peyedia tenaga kerja, seharusnya GCI melakukan teguran. Kalau keterlambatan itu dari pihak GCI, maka Pertamina akan melakukan teguran untuk segera menyelesaikan. Selain itu, para vendor sehharusnya juga melaporkannya ke Pertamina jika dalam pembayaran invoice (invoice) mengalami keterlambatan.

“Tapi sekarang yang terjadi apakah GCI yang yang tidak membayar ke Vendor ataukah Vendor yang nakal,” tuturnya.

Sebab selama ini pembayaran yang dilakukan Pertamina kepada GCI  tidak ada permasalahan. Namun, kondisi saat ini banyak invoice vendor yang belum terbayarkan dan terjadi tunggakan.

“Dia punya anggota pekerja segitu banyak. Kalau tidak terbayar ya susah juga. Apa lagi lebih dari satu vendor. Ada yang tidak nyambung di sini,” ujarnya.

Salah satu alasan Pertamina menyerahkan lapangan yang di kelola GCI tersebut di KSO-kan. Karena lapangan tersebut kurang ekonomis sehingga diserahhkan kepada pihak lain.

"Di sini Pertamina menjadi second priority. Namun GCI harus tetap melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk memperhatikan tenaga kerja," pungkas Agustinus.

Senada disampaikan Field Manager Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Agus Aperianto. Dia menegaskan, Pertamina tidak bisa dikatakan diam dalam permasalahan tersebut. Namun, sebagai entitas korporasi yang berbeda dengan KSO GCI, pihaknya mengaku paham masalah yang dihadapi  KSO GCI maupun pekaryanya (Pekerja).

“Jadi, pada dasarnya ada kebijakan yang diatur masing-masing antara entitas Pertamina EP dengan KSO yang memiliki struktur kebijakan tersendiri,” ujarnya.

Pertamina hanya mensyaratkan, KSO bisa segera menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kebijakan internalnya. Agar ketidaksepahaman dengan pekarya ini tidak mengganggu kegiatan operasi. (Ahmad Sampurno)

 

 

Dibaca : 502x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan