Rabu, 22 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Sisi Lain "Pekerja Rumah Tangga"

Editor: nugroho
Selasa, 16 Juni 2015
republika
Demo PRT

SuaraBanyuurip.com

                                   Oleh : Irfan Afandi

Setiap 16 Juni, ribuan pembantu tumah tangga (PRT) dan aktivis buruh di seluruh Dunia memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional ‘International Domestic Work Day’.

Hari tersebut merupakan puncak perjuangan panjang para PRT dari seluruh Dunia yang menuntut pengakuan dan hak-hak sebagai Pekerja sesuai standar Internasional.

Pada Konferensi Ketenagakerjaan yang ke-100 di Jenewa, tepatnya 16 Juni 2011, puluhan PRT yang mewakili jutaan PRT di seluruh dunia bersorak di tribun ruang konferensi saat diadopsinya Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi pekerja Rumah oleh 183 Negara Anggota ILO yang diwakili masing-masing oleh Pemerintah, Pengusaha dan Serikat pekerja/Buruh.

Lahirnya konvensi 189 tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi kerja dari 52,6 juta PRT di seluruh dunia yang tidak mendapatkan pengakuan dan hak-hak dasar sebagai pekerja. Mereka tidak terdaftar sebagai pekerja dan bekerja dalam wilayah tersembunyi (privat) sehingga sulit mendapatkan perlindungan dan pengawasan terkait standard an norma kerja.

Konvensi ini mengamanatkan kepada Negara anggota untuk segera menyusun Peraturan tentang pelaksanaan kerja layak bagi sektor Pekerjaan Rumah Tangga.

Dalam sambutan pembukaan Konferensi tersebut, Presiden ke-6 ‘Soesilo Bambang Yudhoyono’ menyampaikan pidato resmi dan salah satu cuplikan adalah ‘Saya percaya bahwa Konvensi ini dapat memberikan panduan kepada pemerintah pengirim dan penerima untuk melindungi pekerja rumah tangga migran. Para pekerja rumah tangga yang bekerja di Negara mereka sendiri juga harus diberikan perlindungan yang sama. Dengan demikian, Konvensi ini akan membantu kita merumuskan peraturan perundang-undangan dan peraturan nasional yang efektif untuk tujuan tersebut’.

Di Indonesia sendiri, sudah lebih dari 11 tahun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT dibahas oleh DPR dan masuk pada Program Legislasi nasional (Prolegnas 2012-2014), namun pada Prolegnas 2015, RUU tersebut dikeluarkan dengan alasan prioritas.
Di tataran Kementrian Ketenagakerjaan, diakui bahwa PRT perlu diberikan perlindungan tetapi masih merasa belum siap untuk mengatur sektor pekerjaan informal seperti PRT ini sehingga tidak termasuk dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003. Meski Peraturan Menteri No.2/2015 menyebutkan perlindungan PRT tetapi isinya masih jauh dari nilai-nilai yang diamanatkan didalam Konvensi ILO-189.

Dengan masuknya Indonesia sebagai Negara berpenghasilan menengah, diakui atau tidak, keberadaan PRT sangat dibutuhkan dan strategis. Para majikan tidak akan bisa leluasa berkarir diluar rumah, seandainya masih harus melakukan pekerjaan Rumah tangga, terutama para istri yang berkarir diluar rumah.

Peran PRT merupakan kompromi dari fungsi istri sebagai ibu rumah tangga dan istri dalam membantu ekonomi keluarga.  Meski tidak langsung, PRT juga berkontribusi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan pendapatan keluarga majikan (dan akhirnya meningkatkan pajak penghasilan) karena keleluasaan  berkarir di luar rumah.

Salah satu yang disoroti dalam konvensi 189 adalah standar upah. Pemerintah harus menetapkan standar upah bagi PRT yang bekerja di dalam Negeri, minimal sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Upah layak bagi PRT merupakan hal yang wajar, karena mereka bekerja untuk menghidupi keluarga dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Upah layak mestinya tidak dianggap sebagai beban tetapi sebagai upaya meningkatkan roda perekonomian Lokal/Nasional.

Bisa dibayangkan seandainya PRT mendapatkan upah layak, daya beli mereka semakin besar, dan akibatnya produksi dalam Negeri akan terserap dengan baik.

Standar kondisi kerja lain yang disoroti dalam Konvensi tersebut adalah jam kerja, perlindungan sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan kebebasan berserikat serta perlindungan khusus bagi PRT yang tinggal dirumah majikan (live-in), PRT Anak dan PRT sebagai buruh Migran.

Terkait buruh Migran, sudah semestinya Negara memberikan perlindungan lebih dulu kepada PRT yang bekerja di dalam Negeri sebelum berbicara tentang perlindungan PRT yang bekerja sebagai buruh Migran (sekitar 80% buruh Migran bekerja sebagai PRT). Karena ketika PRT yang bekerja di dalam Negeri sudah terlindungi dan memiliki standar upah dan kesejahteraan, maka Pemerintah akan mempunyai posisi tawar yang lebih baik kepada Negara Penerima TKI terhadap perlindungan PRT-nya.

Pekerjaan yang layak merupakan aspirasi masyarakat yang memberikan peluang memperoleh pekerjaan produktif dan memperoleh penghasilan yang adil, keamanan ditempat kerja dan perlindungan social bagi keluarganya. Konsep kerja layak perlu diperluas untuk mencakup sector informal termasuk PRT, dalam berkontribusi mengatasi pengangguran di Indonesia.

Bisa dibayangkan seandainya Pekerjaan Rumah Tangga diakui sebagi sebuah profesi pekerjaan, maka jutaan tenaga kerja akan terserap dan tersalurkan dengan baik, pada akhirnya PRT tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan rendahan.

Cukup aneh rasanya, jika masih ada pihak-pihak yang merasa belum siap untuk merealisasikan kerja layak bagi PRT setelah 70 tahun Indonesia Merdeka. Budaya lokal atau kekeluargaan masih menjadi alasan utama untuk menghindar dari zona nyaman selama ini.

Padahal amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 dengan jelas menyatakan bahwa ‘Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’ dan sila ke-5 Pancasila ‘Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk PRT tentunya.

Pasal dan Sila tersebut hanya slogan yang menarik untuk bahan diskusi tetapi minim implementasi.

Penulis bekerja di International Labour Organization. Tulisan diatas merupakan pandangan pribadi dan bukan pernyataan resmi lembaga tempat bekerja.

Dibaca : 540x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan