Senin, 25 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Jika Ingin TKD Gayam Cepat Selesai

SKK Migas : EMCL dan Pemdes Gayam Jangan Cari Aman

Editor: nugroho
Selasa, 27 Oktober 2015
ririn wedia
HEARING : SKK Migas bersama Komisi A DPRD Bojonegoro dan Muspika Gayam hearing soal TKD.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta kepada operator migas Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) maupun Pemerintah Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, untuk tidak mencari aman dalam menyelesaikan tukar guling tanah kas desa (TKD) seluas 13, 2 hektar (Ha).

Proses penyelesaian TKD Gayam ini telah memakan waktu bertahun-tahun sejak kesepakatan enam item masalah sosioekonomi ditandatangani pada 2012 lalu. Saat ini TKD tersebut digunakan proyek pengembangan penuh Lapangan Minyak Banyuurip, Blok Cepu.

"EMCL dan Pemdes Gayam jangan mengamankan diri masing-masing, kalau seperti itu yang lain tidak aman," kata Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) Formalitas SKK Migas, Didik Sasono, saat hearing (rapat dengar pendapat) dengan Komisi A DPRD Bojonegoro, pemerintah kabupaten (Pemkab), dan Muspika Gayam.

Didik mencontohkan, pada saat EMCL menyebutkan penyelesaian rekomendasi tes kesuburan dari tiga calon tanah pengganti lahan TKD pada pertengahan November mendatang, maka ada kondisi yang tidak aman yakni mendapatkan persetujuan mulai dari Gubernur sampai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pasti waktunya tidak akan terkejar," tandasnya.

Jika itu dilakukan yang ditakutkan adalah SKK Migas tidak bisa mengawal proses TKD sampai terselesaikan akhir tahun sesuai target semula. Apabila mengharapkan adanya SKK Migas semua pihak harus konsentrasi dan segera melakukan mitigasi.

"Hasil tes kesuburan tanah di Malang itu dilakukan pihak ketiga, ya kita tegaskan bahwa tidak bisa mundur lagi," tandasnya.

SKK Migas mengaku siap mengawal dengan melakukan pengecekan di Malang untuk melihat sejauh mana pihak ketiga mendapatkan hasil tes kesuburan tanah dari 3 lokasi calon pengganti TKD.

"Pihak desa juga jangan mengamankan diri sendiri," tandas Didik.

Menurut dia, dari kondisi yang ada sekarang ini, pemerintah desa disibukkan dengan sebuah pilihan. Apakah hanya mengesahkan satu atau tiga rekomendasi calon pengganti TKD dari EMCL.

"Menurut kami, itu mutlak kewenangan desa. Karena hasil rekomendasi dari EMCL bukan hasil final," tandasnya.

Didik mengajak semua pihak untuk mengulas kembali Peraturan Presiden dalam proses TKD ini. Mana saja aturan yang harus disesuaikan dengan Perpres, bukan sebaliknya Perpres menyesuaikan Perdes atau Musdes.

"Mari kita jalan sama-sama mulai sekarang, mumpung kami dari SKK Migas ada kesempatan di Bojonegoro," pungkasnya.(rien)

 

Dibaca : 664x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan