Rabu, 24 Oktober 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Buntut Demo JOBP-PEJ di Desa Ngampel

SKK Migas Nilai Tuntutan Warga Seperti GAM

Editor: nugroho
Senin, 02 September 2013

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai penghadangan yang dilakukan warga Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro  di lokasi Pad B Sumur Sukowati, Blok Tuban yang dioperatori Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) pada Minggu (1/9/2013) siang kemarin, sudah melebihi batas kewajaran. Karena dalam tuntutannya mereka memaksa meminta uang seperti pajak Nanggro era Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Kami memperoleh info pendahuluan seperti itu yang perlu diselidiki keabsahannya. Ternyata warga yang menghadang itu meminta uang seperti Pajak Nanggro era GAM di Aceh," jelas Staf Ahli – Deputy Pengendalian Operasi SKK Migas, Hamdi Zaenal kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (2/9/2013)

Dia mengungkapkan, pihak JOB  P-PEJ telah memberikan kompensasi senilai Rp 50  juta, namun mereka meminta tambahan Rp 25 juta. Karena itu aksi warga yang menghalangi pemboran migas Sukowati sudah termasuk katagori yang tidak menghormati deklarasi  yang susah payah difasilitasi Bupati Bojonegoro, Suyoto banyak Pihak. Sehingga lembaga swadaya (LSM) atau warga yang melakukan aksi diproses secara hukum karena perbuatannya telah mencederai Intruksi Presiden (Inpres) No.2 tahun 2012 tentang percepatan produksi migas nasional.

"Tindakan yg dilakukan oleh segelintir warga itu sepertinya mereka tidak memahami bahwa yang dikerjakan

KKKS JOB P-PEJ adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara yg bersifat strategis," tegas Hamdi.

Menuru dia, berdasar itulah Kepolisian RI berkewajiban memberi pengamanan terhadap JOB PPEJ karena merupakan operator pelaksana pekerjaan dilapangan yang mendapat penugasan dari Negara. Karena para warga telah memaksakan kehendak dan mengganggu target pencapaian produksi sesuai amanah Inpres No. 2 tahun 2012..

"Kami ingin warga tidak bersikap arogan dan menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah," pesan Hamdi. (rien)

Dibaca : 825x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan