Rabu, 19 September 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Satpol PP Copoti Spanduk Penolakan Kilang Tuban

Stop Pemaksaan dan Intimidasi Warga Remen-Mentoso

Editor: samian
Rabu, 21 Februari 2018
Ali Imron
Pemilik lahan di Desa Mentoso, Soewarto.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Para pemilik lahan di Desa Remen dan Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, meminta upaya pemaksanaan kehendak melalui intimidasi sikap dan ucapan distop. Negara Indonesia adalah negara hukum, dan karenanya hukumlah yang akan menjadi panglima di negara ini bukan kekuasaan.

“Janganlah hukum justru dipakai sebagai sarana menakut-nakuti warga agar segera menjual tanahnya kepada Pertamina,” ujar pemilik lahan di Desa Mentoso, Soewarto, melalui pesan singkat yang diterima suarabanyuurip.com, Rabu (21/2/2018).

Warga Remen dan Mentoso adalah warga yang lugu, dan sangat menghormati hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan undang-undang. Mereka adalah yang masih memerlukan uluran tangan dari para pejabat. Bukan malah sebaliknya, yang seakan ada injakan kaki dari para pejabat.

Janganlah mereka ditakut-takuti dengan ketentutan hukum, sperti yang disuarakan oleh Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar di media online yakni Indonesia kan negara hukum jadi nanti akan tahu siapa yang kalah maupun yang menang, karenanya masyarakat menjadi takut.

Ternyata hukum yang dimaksud Wabup adalah kedatangan Satpol PP dan petugas gabungan di Remen dan Mentoso. Mereka merampasi pamflet penolakan menjual tanah, yang ditempel di rumah masing-masing.

“Lalu siapa sebenarnya yang melanggar hukum?,” terang mantan penegak hukum di Tuban itu.

Warto juga bertanya, terus apa bedanya dengan pamflet yang dipasang di rumah perkotaan yang berbunyi “Rumah Dijual”, Rumah Dikontrakkan” dibanding dengan pamflet warga Remen-Mentoso yang berbunyi “Tanah Tidak Dijual”, “Rumah Tidak Dijual” dan seterusnya.

Pihaknya meminta Kabag Hukum, Wabup, maupun Kepala Satpol PP Tuban, mempelajari lagi ketentuan Perda Nomor 16 tahun 2014. Bacalah dengan teliti dari pasal ke pasal, dan dari ayat ke ayat.

Kalau aparat gabungan tanpa hak mengambil barang orang lain yang ditempel di rumahnya sendiri, berarti mereka telah mencuri. Sedangkan apabila saudara memaksa untuk melepas tulisan itu, apa bedanya dengan memeras.

“Lihat ketentutan pasal 362 dan 368 KUHP dan hati-hati dalam bertindak karena masyarakat Remen dan Mentoso akan menggunakan jalur hukum,” tegasnya.

Begitu juga pemberitaan yang disuarakan oleh Ketua DPRD Tuban, Miyadi yang sangat menakutkan dengan menyebut Perpres Nomor 148 tahun 2015 yang katanya anggaran pembebasan lahan diserahkan ke pengadilan sebagai konsinyasi.

Kata Miyadi dalam media online, pemilik lahan yang mau tinggal mengambil dana itu di pengadilan. Bagi yang tidak mau juga tak masalah, namun proyek kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari (bph) tetap berjalan.

Pernyataan tersebut berlebihan, menakutkan, dan salah satu bentuk intimidasi. Padahal apa yang dikemukakan oleh pimpinan wakil rakyat, ada di luar konteks dan bertentangan dengan UU Nomor 2 tahun 2012, jika dikaitkan dengan masalah yang dialami warga Remen-Mentoso.

Ditegaskan pula, berbicara masalah hukum itu tidak gampang kalau belum punya pengetahuan dan kajian hukum yang mumpuni. Pesannya jangan asal sebut dan comot ketentutan dari Perpres kalau belum tahu alang ujure ketentuan itu. Pada akhirnya akan membuat malu sendiri, dan institusi karena akan terlihat kedangkalan ilmu hukumnya.

“Warga harus tetap tenang gunakan jalur hukum dan jangan anarki,” pesan Warto.

Kalau dulu masyarakat selalu dikumpulkan untuk diberi penyuluhan hukum, disuruh melek hukum, disuruh sadar hukum, tapi kini tiba gilirannya masyarakatlah yang harus memberi penyuluhan kepada pejabat agar paham dan melek hukum. Ini adalah awal perjuangan untuk memperoleh keadilan yang didasarkan pada kebenaran hakiki, kebenaran sejati dan bukan bener kang keblinger.

 Perlu kita sadari bersama, kita adalah orang yang ada di luar sistem, kita rakyat biasa dan bukan penguasa. Apalagi bupati atau wabup, dan bukan pula Ketua DPRD yang menentukan arah kebijakan yang seharusnya pro kepentingan rakyat. Bagi semua warga di luar masyarakat Remen dan Mentoso, berjuanglah sesuai aturan hukum. Olah pikiran supaya jernih, dan dilandasi hati bersih supaya mendapat ridho dari Sang Illahi.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Tuban, Heri Muharwanto, menjelaskan, Penertiban spanduk dan pamflet liar dilakukan di Desa Remen dan Mentoso karena keberadaannya dianggap melanggar Perda dan tak ada izin secara tertulis.

Untuk banner yang terpasang di pagar atau teras rumah warga, petugas bakal menindaklanjutinya. Apakah pemasangannya atas seizin pemilik rumah atau tidak. Apabila banner itu dipasang sendiri oleh pemilik rumah, petugas akan membiarkannya. (Aim)

 

 

Dibaca : 2059x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan