Sabtu, 26 Mei 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Reaktivasi Bandara Ngloram

Studi Banding Pemkab Blora ke Wirasaba Diangggap Percuma

Editor: nugroho
Rabu, 16 Mei 2018
Ahmad Sampurno
BANDARA NGLORAM : Pemkab bersama Tim Percepatan Reaktivasi Bandara Ngloram studi banding ke Bandara Wirasaba Purbalingga.

SuaraBanyuurip.com -  Ahmad Sampurno

Blora - Studi banding yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, bersama tim Koordinasi percepatan reaktivasi Bandara Ngloram, ke Bandara Jendral Besara (JB) Sudirman, Wirasaba - Purbalingga, pada (14-15/5/2018), dianggap tidak optimal.

Anggota Tim Koordinasi percepatan reaktivasi Bandara Ngloram, Djati Walujastono, menyatakan ada beberapa alasan jika studi banding itu tidak optimal yakni Bandara JB Sudirman, Purbalingga adalah Bandara Komersil, yang dikelola bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Angkasa Pura 2, sebagai Badan Usaha Bandar Udara (BUBU).

Berbeda dengan Bandara Ngloram yang dikelola sebagai bandara non komersil walaupun airline-nya adalah komersil oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU).

“Mestinya tempat studi bandingnya adalah bandara yang penyelenggaranya adalah sama dengan Bandara Ngloram, Cepu, yakni UPBU,” terang Djati.

Selain itu Bandara JB Sudirman belum ada kegiatan pembangunan. Akibatnya tim koordinasi tidak mendapatkan pengalaman dari Pemkab Purbalingga karena alternatif pembiayaannya berbeda.

"Bandara Ngloram model pembiayaannya adalah pemerintah pusat membangun dan mengoperasikan. Pemkab Blora menyerahkan asset tanah dan memberikan subsidi bilamana demand sangat rendah dengan melakukan Block Seat,” jelasnya.

Pada studibanding tersebut tidak semua tim ikut. Diantaranya, dari STTR, PEM Akamigas dan PPSDM Migas.

Studi banding itu dipimpin oleh Sekda Blora, Bondan Sukarno. Tujuannya menambah wawasan tentang persiapan pelaksanaan bandara yang dilakukan Tim Pemkab Purbalingga terkait sejauh mana keterlibatan Pemkab Purbalingga dalam penyusunan Master Plan (RIP) Bandara JB Sudirman.

Termasuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka hibah pembebasan tanah untuk perluasan bandara berapa persen kewajiban antara pemprov dengan Pemkab Purbalingga, cara pembebasan lahan yang sudah atau akan dilakukan.

Juga memformulasikan kesepatan (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian perhubungan dangan pemerintah daerah baik pemrov dan pemkab, dan keuntungan apa saja yang diperoleh dari kerjasama itu.

Tim dari Blora juga ingin mengetahui pengendalian lingkungan demi kepentingan bandara, untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan Bandara, penetapan Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR) kawasan sekitar Bandara dengan memperhatikan rencana induk bandara JB Sudirman dan rencana induk Nasional bandar udara untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan Bandara.

Selain itu, terkait tersedianya aksesbilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan Bandara.

Dikonfirmasi terpisah, Assisten II Setda Blora, Slamet Pamuji, usai melaksanakan studi banding menyatakan, semangat Pemkab Purbalingga yang luar biasa untuk mewujudkan lapangan udara (lanud) Wirasaba yang berproses menjadi bandara patut dicontoh oleh Pemkab Blora.

“Karena kewenangan masalah bandara itu kan bukan di pemkab, sehingga kita harus bisa meyakinkan pihak-pihak berwenang untuk mewujudkan bandara,” terang Mumuk, sapaan akrabnya.

Dia menambahkan, terkait pembebasan lahan, Pemkab Purbalingga telah membebaskan sekira 5 hektare (ha) dengan anggaran dari APBD sebesar Rp30 miliar.

“Sementara untuk Ngloram, kita belum tahu kebutuhan lahannya,” tuturnya.

Disamping itu, tambah Mumuk, Purbalingga sudah mengeluarkan lebih Rp200 Miliar dari APBD untuk mendukung terwujudnya bandara wirasaba yang sekarang dinamai lanud PB Sudirman.

“Yang banyak untuk membuat akses jalan ke bandara,” pungkasnya.(ams)

 

Dibaca : 260x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan
iklan