Senin, 25 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Tahun 2013 Pengelolaan Sumur Minyak Tua Diawasi

Editor: nugraha
Kamis, 20 Desember 2012
suarabanyuurip.com/dwi
Aktifitas penambangan sumur tua Wonocolo

SuaraBanyuurip.com - Ririn W

Bojonegoro - DPRD Kabupaten Bojonegoro berencana mulai tahun 2013, pengelolaan penambangan minyak di sumur tua di wilayah Bojonegoro bakal ditata secara maksimal. Di samping untuk mengatrol Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga masalah perijinannya akan diatur secara lebih baik.

Anggota Komisi B, DPRD  Kabupaten Bojonegoro, Lasuri, menyatakan, jika permasalahan sumur tua di Desa Hargomulyo, Wonocolo, dan Desa Beji, di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro ini serba repot. Karena selain terjadi permasalahan sosial, masalah ijin pun akan memperumit kondisi.

“Kalau ijin belum ke luar, nanti saat sudah diterbitkan minyak sudah habis,” tegasnya, Kamis (20/12/2012).

Dengan banyaknya kasus penjualan minyak yang dilakukan secara ilegal, tentu akan berdampak pada pemasukan daerah meskipun jumlahnya sangat kecil. Hal ini otomatis akan menghambat pengembangan di daerah.

“Memang untuk PAD income-nya sangat sedikit, tapi meskipun begitu jumlah sumur kan sangat banyak, jika pemasukannya sangat sedikit ironi sekali,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, pada tahun 2013 mendatang Komisi B akan fokus ke pertambangan tradisional tersebut. Dewan akan membahas terkait peran sumur tua bagi daerah, karena selama ini pamor sumur tradisional yang mengeluarkan minyak ini kalah dengan pertambangan besar lainnya seperti Blok Cepu, Blok Tuban dan Blok Gundih.

“Kami menilai selama ini pengawasan Pemkab sangat kurang,dan kesannya tidak dipedulikan,”tandasnya.

Politikus  asal Partai Amanah Nasional (PAN) ini mengatakan, seharusnya sumur tradisional ini tetap dijalankan karena semuanya milik Pusat dan meskipun kecil masih bisa diberdayakan pendapatannya.

Terpisah Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Agus Supriyanto, menampik jika tidak ada perhatian dari Pemkab selama ini. Karena sumur tradisional tersebut masuk Wilayah Kerja Pertambangan milik Pertamina EP. Apapun bentuk pelanggaran seharusnya Pertamina EP lah yang bertanggung jawab.

“Yang menindak semua pelanggaran disana itu ya Pertamina EP, Pemkab tidak boleh campur tangan. Meskipun ada PAD yang masuk tapi mau bagaimana lagi kalau selalu di sabotase,” ujarnya singkat. (rien)

 

 

Dibaca : 2989x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan