Kamis, 21 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Tahun Depan, Guru Bisa Dimutasi Lintas Kabupaten

Editor: samian
Kamis, 27 Agustus 2015

SuaraBanyuurip.com - Totok Martono

Lamongan - Pemerintah pusat sudah mencanangkan akan melaksanakan amanat Undang-undang  Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2017. Salah satu yang mengemuka adalah terkait pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan setingkat SMA/SMK yang dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi (Pemprov).

Banyak konsekuensi positif yang akan diterima pemerintah kabupaten/kota terkait pelimpahan tersebut. Karena setiap kabupaten/kota bisa menerima distribusi guru maupun kepala sekolah yang memiliki kualitas bagus dari daerah lain di Jawa Timur.

Di sisi lain, guru maupun kepala sekolah nantinya setelah 1 Januari 2015 juga bisa menerima konsekuensi serupa. Mereka bisa dimutasi ke kabupaten kota lain di Jawa Timur untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenumjur) Dinas Pendidikan Lamongan Kandam, dikonfirmasi melalui Kabag Humas dan Infokom, Sugeng Widodo menyebut, ada empat hal yang akan dilimpahkan kepada Pemprov.

“Pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA dan SMA sederajat ini meliputi 4 M. yakni material, money, man dan methods. Sehinngga keempat hal ini yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemkab Lamongan bakal menjadi kewenangan Pemprov Jatim,” kata dia.

Selain masalah distribusi SDM, guru maupun sekolah, aset maupun aspek pendanaan akan menjadi kewajiban Pemprov.

“Tahun ini adalah terakhir kalinya sekolah SMA dan SMK sederajat di Lamongan dapat mengajukan anggaran melalui APBD kabupaten untuk kegiatan di tahun 2016. Sedangkan mulai tahun depan, pengajuan anggaran sudah melalui Pemprov Jatim untuk penggunaan anggaran tahun 2017,” ujar Sugeng, mengungkapkan.

Ide dasar dari undang-undang ini, lanjut dia, adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Harapannya, dengan distribusi merata, baik anggaran maupun SDM di wilayah provinsi, kualitas pendidikan akan semakin merata.

Namun dengan adanya regulasi tersebut bukan berarti pemerintah daerah tidak lagi memiliki akses untuk memberikan bantuan pendanaan untuk peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya. Hal itu bisa diatur melalui skema hibah dari APBD kabupaten/kota kepada APBD Provinsi Jatim.(tok)

 

Dibaca : 646x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan