Sabtu, 17 November 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Tahun Depan Upah Buruh Tuban Rp2,560 juta

Editor: nugroho
Rabu, 31 Oktober 2018
Ali Imron
TUNTUT KESEJAHERAAN : Ratusan buruh di Tuban mendesak UMK 2019 sebesar Rp2,5 juta lebih.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban- Unjuk rasa ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban, Jawa Timur, di tiga titik yang berlangsung, Rabu (31/10/2018), berbuah manis. Tahun depan gaji buruh di Bumi Wali diprakirakan Rp2.560.000, sesuai dengan hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"UMK harus naik, karena besaran usulan upah Tuban di tahun 2019 tidak sesuai dengan tahapan fungsi dari Dewan Pengupahan Kabupaten atau DPK yang mengabaikan usulan dari unsur Serikat buruh," ujar orator FSPMI Tuban, Duraji, kepada suarabanyuurip.com, Rabu (31/10/2018).

Duraji menjelaskan, UMK yang diusulkan Pemkab Tuban di tahun 2019 tidak berpihak pada buruh, melainkan justru pro pada pemilik modal. Padahal fungsi DPK di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2004. 

Penetapan usulan upah ini berdasarkan survey KHL yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. 

"Jelas bahwa penetapan UMK menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak mencerminkan ketidakperpihakan pemerintah terhadap buruh," terangnya di depan kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan, Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PTSP dan Naker) Tuban.

Orator lain, Eko Yuwono, mengaku tak puas dengan hasil hearing selama satu jam. Tuntutan buruh tidak direspon dengan baik, dan aspek kesejahteraan bagi buruh dikesampingkan.

"DPK yang juga dijabat oleh Kepala Dinas PTSP, Tajuddin Tebyo tak melihat dan mengakomodasi masukan Serikat Pekerja yang menginginkan UMK sesuai dengan hasil survei KHL," tegasnya.

Dari hasil penetapan UMK Tuban tahun 2019 tertanggal 23 Oktober 2018, sebesar Rp2.233.000. Padahal kalau dari survei serikat buruh, dari KHL jauh dari nominalnya Rp2.560.000.

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Tuban, Tajuddin Tebyo tidak berkenan untuk dikonfirmasi lebih lanjut dan langsung menuju ke mobil dinasnya untuk ke Kantor Pemkab Tuban, karena mendapat panggilan.

“Nanti aja mas di Pemkab, saya dipanggil untuk segera ke sana,” kelitnya dengan tergesa-gesa. 

Massa langsung menuju kantor Pemkab Tuban. Hasil pertemuan di ruang Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten, Joko Sarwono menghasilkan empat poin. Diantaranya Bupati Tuban mengembalikan usulan penetapan UMK Tuban 2019.

Bupati melalui asisten juga meminta kepada DPK untuk direvisi atau dilakukan survei KHL ulang, serta memasukan SE 560/22524/031/2013 tentang peningkatan kualitas komponen KHL dan memperhatikan atau mengakomodir permintaan Serikat Pekerja (FSPMI).

Bupati jug merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) atau sesuai dengan usulan serikat pekerja, dengan besarannya minimal 5% dari UMK Kabupaten. Bupati juga tidak akan mengusulkan UMK Tuban 2019 kepada Gubernur Jatim, sebelum disediakan revisi berita acara hasil rapat pleno pengusulan UMK Tuban 2019 kepada Bupati.

Tidak hanya itu, Bupati melalui asiten juga akan mengadakan rapat dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk merevisi kembali berita acara rapat pleno DPK Tuban tanggal 23 Oktober 2018 dan melibatkan serikat pekerja dari FSPMI Kabupaten Tuban serta serikat buruh lainya.

“Ini hasilnya sudah kita sepakati bersama dengan dilakukan tanda tangan bersama ketua FSPMI,” pungkas pria yang juga sebagai Kepala Kesbangpol Tuban. (aim)

 

Dibaca : 3627x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan