Senin, 25 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Tak Perlu Menunggu Didemo

Editor: nugroho
Rabu, 10 Oktober 2012
samian sasongko
DEMO : Aksi demontrasi atau unjuk rasa adalah hak masyarakat yang dilindungi undang-undang dalam menyalurkan aspirasinya.

DEMONTRASI atau unjuk rasa adalah hak setiap anggota masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hak menyampaikan pendapat di depan publik ini juga dilindungi oleh undang-undang. Sehingga tak ada alasan bagi lembaga hukum, atau siapapun untuk melarangnya.

Demikian pula yang dilakukan warga dari sejumlah desa di sekitar sumur minyak Banyuurip, Blok Cepu. Tercatat ada empat desa dalam rentang bulan September lalu warganya melakukan aksi unjuk rasa. Mereka, diantaranya, memblokir akses jalan menuju bagian dari proyek  Engineering Procurement and Contruction (EPC).

Empat desa yang warganya bergolak tersebut adalah Dukuh Temlokorejo, dan Dukuh Kaliglonggong, Desa Gayam, Dukuh Sukorejo (Puduk), Desa Begadon, dan Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam. Tak ketinggalan disusul warga Desa Beged di Kecamatan Kalitidu.

Aksi blokir jalan tersebut, musti diakui, sebagai bentuk protes yang dampaknya menghambat aktivitas proyek. Operator ladang migas Blok Cepu pun terhenyak. Terlebih kontraktor proyek EPC,  PT Tripatra Engineers and Constructors. Termasuk juga Pemkab Bojonegoro yang baru saja menetapkan wilayah 15 desa yang dulu masuk wilayah Kecamatan Ngasem dan Kalitidu, menjadi Kecamatan Gayam.

Tak ketinggalan juga aparat di jajaran Polsek Gayam, polisi sektor baru ini juga jumpalitan menentramkan warga. Apalagi aksi protes terhadap tebaran debu proyek yang mereka lakukan dengan cara menutup jalan.

Ada fenomena baru dalam ranah aksi massa di desa sekitar ladang Blok Cepu. Bahkan, terkesan aksi itu dilakukan karena memang harus dilakukan, setelah rangkaian protes melalui jalur dialogis tak membuahkan hasil. 

Di sisi lain, keberanian warga melakukan aksi, sebagian diantaranya, dipantik oleh kesadaran sebagai warga desa terdampak industri migas. Apalagi Pemkab Bojonegoro telah mengeluarkan Perda 23/2011 tentang Konten Lokal. Regulasi ini bagai payung bagi mereka untuk menuntut hak kepada operator maupun kontraktor yang terlibat proyek Blok Cepu.

Dipahami oleh mereka, jika perda tersebut melindungi kepentingan warga. Dimafhumi pula jika perda tersebut bagai kitab suci yang dijadikan panutan warga dalam menuntut hak. Diantaranya hak dipekerjakan, diprioritaskan dalam aktivitas proyek, hingga hak menjadi warga istimewa dalam ranah industri migas yang ada di sekitar lingkungannya.

Dalam perspektif unjuk rasa warga tersebut, sebenarnya tak perlu terjadi aksi manakala pihak-pihak pemegang kebijakan responsif terhadap problema yang menimpa warga. Selain juga mereka harusnya lebih disiplin dalam mentaati komitmen dengan warga. Jangan menganggap setiap masalah gampang diselesaiakan, dengan mempertimbangkan keluguan, dan sikap nrima yang ditunjukkan warga.

Lain dari itu para awak operator maupun kontraktor dari luar Bojonegoro, terkesan belum menjadi bagian dari masyarakat Bumi Angling Dharma. Mereka kurang membumi dengan berbagai latar belakang, dan penyebab yang beragam.

Jika mereka telah menjadi bagian dari masyarakat, tentunya—dengan latar belakang pendidikan, dan SDM yang lebih baik--akan bisa mempengaruhi masyarakat. Meski tidak secara komunal, namun mereka bisa berimprofisasi terhadap para tokoh masyarakat. Pada gilirannya, bisa mempengaruhi pola pikir mereka agar tidak mengambil jalan demo untuk menyalurkan aspirasinya.

Selain itu melihat kemarahan warga hingga menutup jalan, bisa mengindikasikan mereka telah lama menjadi korban kebijakan yang tak berpihak kepadanya. Bisa jadi karena janji-janji dari komitmen yang diingkari, atau bisa juga karena pihak Pemkab yang kurang memberi advokasi secara terus menerus kepada rakyatnya.

Namun yang pasti aksi warga itu, lebih pada penuangan ketidakberdayaan setelah sekian lama merasa dipecundangi oleh berbagai aturan yang harus dilaksanakan operator maupun kontraktor. Buntutnya ketika mereka menuntut haknya secara normatif melalui dialogis, operator maupun kontraktor tak memiliki kuasa akibat regulasi yang musti diikutinya.

Meski begitu hal tersebut harusnya bisa diambil jalan tengah. Yakni, dengan meluangkan kearifan untuk kepentingan lokal warga masyarakat yang saban hari terdampak dari aktifitas proyeknya. Bukannya malah tak memberi prioritas terhadap berbagai kebijakan yang harus dilakoninya. (tbu)

 

 

 

.

 

 

Dibaca : 504x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan