SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Tiga desa penghasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sampai sekarang belum miliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal Bupati Fathul Huda sudah menginstruksikan pembentukan BUMDes untuk mengelola potensi desa secara profesional.
“Tahun ini setiap desa diwajibkan miliki BUMDes,” ujar Pelaksanaan tugas (Plt) Camat Senori, Moch. Arifuddin, kepada suarabanyuurip.com, Jumat (3/2/2017).
Ketiga desa yang belum memiliki BUMDes yakni Desa Banyuurip, dan Desa Wonosari yang masuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Kerja Sama Operasi (KSO) Geo Cepu Indonesia (GCI). Ditambah Desa Sidoharjo yang menjadi pusat eksploitasi Migas, Lapangan Tapen yang dioperatori Pertamina EP Asset 4 Field Cepu.
Dari 12 desa di Kecamatan Senori, hanya tiga desa yang memiliki BUMDes yaitu, Desa Sendang, Jatisari, dan Medalem. Lainnya Desa Wanglukulon, Wangluwetan, Kaligede, Rayung, Katerban, dan Desa Leran belum memiliki BUMDes serupa tiga desa penghasil Migas.
Menindaklanjuti kondisi demikian, Arif sapaan akrabnya berencana melakukan sosialisasi ke sembilan desa. Saat ini timnya juga sedang menyusun jadwal sekaligus menyiapkan keperluan di lapangan.
Pria humanis ini mentargetkan kedepannya 12 desa di wilayahnya tidak hanya memiliki BUMDes, melainkan mendirikan pasar, koperasi, maupun Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Untuk anggarannya dapat dialokasikan melalui Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD).
“Keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) maupun KSO Migas juga diharapkan turut sumbangsih memperhatikan kemajuan desa di sekitarnya,” pintanya.
Dia berharap ada program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan maupun kontraktor migas yang berkesinambungan di masyarakat. Serupa program bank sampah di Desa Banyuurip dari Pertamina EP Asset 4.
Baginya SDM lokal cukup cepat beradaptasi ketika menerima program pemberdayaan dari perusahaan. Kuncinya terletak pada pendamping program, telaten atau hanya bekerja sesuai dana dan jadwal.
“Sinergi inilah yang harus mulai dirintis supaya ada peningkatan SDM,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Keluarga Berencana Tuban, Mahmudi, juga mendukung setiap desa memiliki BUMDes. Adanya DD dan ADD yang setiap tahun meningkat, tentu bukan perkara sulit bagi pamong desa.
“DD dan ADD dapat dibagi separuh untuk infrastruktur dan sisanya pemberdayaan melalui BUMDes,” pungkasnya. (aim)