Tolak Revisi UU No 30/2002, MAKI Gelar Aksi Solidaritas untuk KPK

Senin, 09 September 2019, Dibaca : 296 x Editor : samian

Ahmad Sampurno
Sejumlah anggota MAKI dari Blora melakukan aksi solidaritas menolak adanya revisi UU No.30/2002 tentang KPK di Alun-alun Blora


SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Aksi solidaritas Save Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Mereka menyampaikan sikap tegas, untuk menolak Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) oleh DPR, di sebelah Timur Alun-alun Blora, Jawa Tengah, Senin (9/9/2019).

Pertunjukan seni barongan dan aksi diam serta memampangkan sejumlah poster kecil, sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Adapun dalam poster itu, bertuliskan bahaya revisi UU KPK,  Jangan Lemahkan KPK, Presiden harus tolak revisi UU KPK, ada juga Barongan ajak tolak Revisi UU KPK.

Baca Lainnya :

    Menurut Devisi Investigasi MAKI, Ari Prayudhanto, bahwa kegiatan ini adalah sebagai aksi kemerdekaan. Menolak adanya Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Dalam revisi itu, kami mencermati adanya upaya pelemahan terhadap KPK," kata Ari Prayudhanto.

    Di jelaskan, terdapat 9 point yang disoroti dalam draft pembahasan RUU KPK. Yang mana jika revisi itu tetap dilakukan maka bisa berdampak besar memperlambat kerja KPK.

    Baca Lainnya :

      "Apalagi jika kita mengingat kejahatan korupsi di Indonesia saat ini begitu luar biasa," ungkapnya.

      Sembilan point tersebut, lanjut dia, mengancam independensi KPK, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, serta penuntutan perkara yang harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

      Kemudian, kata dia, perkara yang mendapat perhatian dari masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis di proses penuntutan dihilangkan, serta kewenangan KPK mengelola dan memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara juga dipangkas.

      "Kami juga menilai bahwa adanya RUU KPK yang saat ini kembali diusulkan oleh DPR, bisa menjadi sebuah pintu gerbang kematian bagi lembaga antirasuah ini," tandasnya.

      Artinya, RUU tersebut bisa memupus harapan rakyat Indonesia akan masa depan pemberantasan korupsi yang ada di negeri ini.

      "Padahal saat ini, tidak ada masalah krusial di KPK mengapa harus ada kebutuhan revisi UU KPK? Justru, seperti kita ketahui bersama KPK saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas korupsi dan melakukan OTT diberbagai tempat. Seperti contohnya di dua Kabupaten terdekat yakni Jepara dan Kudus," ungkapnya.

      Saat disinggung, apabila RUU KPK tetap disahkan? Dia hanya menjawab untuk menunggu perkembangan.

      "Tunggu aja nanti perkembangannya," ungkapnya.(ams)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more