Tuding Satker Tidak Serius Serap Anggaran

SuaraBanyuurip.com Ali Imron

Tuban – Tingginya jumlah Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, memantik reaksi keras dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Makhdum Ibrahim Tuban.

Pergerakan mahasiswa tersebut menilai Bupati Tuban, Fathul Huda, lalai mengawasi maupun mengontrol kinerja Satuan Kerja (Satker) nya.

“Jumlah SiLPA harus diturunkan,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) PMII Tuban, Habib, kepada Suarabanyuurip.com, ketika ditemui usai aksi di depaan kantor Pemda Tuban, Kamis (10/3/2016).

Sesuai rekapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tuban 2015, menyebutkan dari total APBD 2015 sebesar Rp 1.85 triliun, masih menyisakan SiLPA sebesar Rp 294 miliar.

“Terus bagaimana kinerja Satker Pemda Tuban selama ini,” tudingnya.

Padahal jumlah SiLPA tersebut harus ditekan, dan dioptimalkan serapan anggaran APBD. Sehingga mampu mendorong sektor pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengamanan, dan pariwisata.

Pihaknya menuding Satker tidak serius menyerap anggaran APBD, sehingga harus dikontrol dan dievaluasai agar SiLPA tidak terjadi di tahun berikutnya.

Baca Juga :   DD Digelontorkan, Desa Mandiri Meningkat

Tercatat, SiLPA selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, di tahun 2013 ada Rp 158.968 miliar, Rp 250 miliar di tahun 2014, dan Rp 294 miliar di tahun 2015. Apalagi Pemda telah menyiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016, sebesar Rp 10,36 miliar.

Sementara, Asisten Umum dan Bagian Perekonomian Pemda Tuban, Didit Sulistiyadi, membenarkan jumlah SiLPA tahun 2015 cukup besar. Besaran tersebut bukan hanya minimnya serapan anggaran dari Satker, melainkan ada beberapa faktor lain mempengaruhinya.

“Minimnya serapan Satker bukan penyebab utama,” timpalnya.

Faktor tersebut diantaranya, jumlah sertifikasi guru, penyelesaian Jalur Lingkar Selatan (JLS), dan dana tanggap bencana BPBD Tuban. Tiga faktor tersebut sumber anggarannya tidak hanya APBD, melainkan dari dana Provinsi, dan APBN.

Kenyataannya dana dari Provinsi maupun APBN tidak dapat dipastikan pencairannya. Sehingga sampai LKPJ 2015 bergulir, menyisakan SiLPA 294 miliar rupiah.

“Kami berjanji SiLPA tahun 2016 akan menurun,” pungkasnya. (Aim)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA BANYUURIP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *