Senin, 24 Juni 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Tukar Guling TKD Pelem Tunggu Rekomendasi Bupati

Editor: rozaqy
Selasa, 11 Juni 2019
SuaraBanyuurip.com/Ririn Wedia
RAPAT : Rapat dengar pendapat di ruang Komisi A DPRD yang melibatkan Pemkab Bojonegoro, Pemdes Pelem, dan Operator JTB PEPC

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

 

Bojonegoro - Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar rapat dengar pendapat percepatan tukar guling tanah kas desa (TKD) Pelem, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Pertamina EP Cepu (PEPC), Pemdes Pelem, Kecamatan Purwosari, dan Pemkab Bojonegoro. 

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito, meminta kepada Pemkab Bojonegoro untuk bersinergi menyelesaikan tahapan tukar guling TKD Pelem yang digunakan untuk pengembangan Lapangan Unitisasi Gas JTB sesegera mungkin. 

"Sehingga, proses ini tidak terhambat hanya atas persetujuan Bupati saja," ujarnya. 

Terlebih, semua berkas dan tahapan tukar guling ini telah selesai sejak September 2018 lalu. Bahkan, tidak ada yang perlu dibenahi atau diperbaiki. Hanya menunggu surat persetujuan Bupati untuk diteruskan ke Gubernur. 

"Ini ada apa? Masa berkas dinaikkan sejak september 2018 sampai pertengahan tahun 2019 belum juga ditindaklanjuti," ungkapnya. 

Sementara Kepala Desa Pelem, Dawam, menyampaikan, jika semua tahapan sudah dilaksanakan dan menunggu tindak lanjut dari Pemkab Bojonegoro saja. 

"Sudah tidak ada masalah di tingkat desa, kami hanya menunggu saja," imbuhnya. 

VP Legal and Relationship PEPC Wishnu Bahriansyah, menyampaikan apresiasi semua pihak untuk segera melaksanakan tukar guling TKD ini. Termasuk dari Pemkab Bojonegoro yang hanya menunggu rekomendasi dari Bupati Anna saja. 

"Kita sudah siapkan anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk membayar tanah penggantinya," tukasnya. 

Menanggapi hal itu,  Asisten 1, Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Joko Lukito, mengatakan, untuk berkas persyaratan sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk proses lebih lanjut. Pada 23 Mei 2019 lalu, SKK Migas mengirimkan surat permohonan kepada Bupati Anna Mu'awanah untuk menindaklanjuti atas proses ini. 

"Rencana kami, karena Bupati masih berada di luar Bojonegoro, setelah pulang akan segera diproses pengajuan ke gubernur," ujarnya. 

Ditegaskan, Bupati Anna  telah telah memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti. Mungkin tidak terlalu lama ke gubernur, sehingga bisa segera berproses. Nantinya, setelah dikirimkan ke Gubernur, kemudian tim dari provinsi akan mengundang tim Kabupaten dan desa rapat di Surabaya. 

"Setelah terbit izin gubernur kemudian ke desa untuk menindaklanjuti," pungkasnya. (Rin/Roz)

 

 

Dibaca : 409x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan
iklan