Rabu, 12 Desember 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

UUP Bikinan Mantan Bupati Suyoto Jadikan Disparitas Kian Menganga

Editor: samian
Selasa, 12 Juni 2018
dok/sbu
Pj Bupati Bojonegoro, Suprianto (pegang mix).

SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Suprianto mengungkapkan alasan dicabutnya Peraturan Bupati (Perbup) No. 14 tahun 2015 tentang Upah Umum Perdesaan (UUP). Perbup UPP yang diterbitkan mantan Bupati Suyoto itu dinilai selain tidak ada rujukan dasar hukum di atasnya, juga akan semakin membuat kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin semakin jauh.  

"Kalau disparitas semakin menganga lebih lebar lagi dikawatirkan pada gilirannya akan terganggunya keamanan dan ketertiban sosial di masyarakat," kata Suprianto seperti dilansir dari situs resmi Pemkab Bojonegoro, Senin (11/6/2018).

Dijelaskan, besaran UUP Rp1.500.000, sedangkan UMK sebesar Rp1. 700.000. Dengan dicabutnya UUP ini diharapan para pengusaha agar membayar buruhnya sesuai UMK.

"Yang dikenal dalam stuktur hukum yang ada adalah UMP, UMK dan UM Sektoral," tegas lulusan S-3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang ini dengan predikat Cum Loude dengan pujian.

Suprianto menambahkan, setelah pencabutan UUP ini, bagi para investor cukup akan diberikan kemudahan-kemudahan di perijinan dan kepastian keamanan dan ketertiban.

"Selain itu bagi investor yang tidak mampu bayar sesuai UMK dapat mengajukan keringanan kepada Bupati, tentu harus diaudit dulu, tidak lalu dijadikan modus untuk membayar di bawah UMK," pungkas Pria yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Jatim ini. 

Sebelumnya,  juru bicara Fraksi Partai Gerinda DPRD Bojonegoro, Anam Warsito, menilai, jika perusahaan menggunakan kebijakan UPP yang dibuat pada masa Bupati Suyoto itu, akan sangat merugikan dan menyengsarakan kaum rakyat kecil khususnya buruh. Ada selisih Rp680.000 antara penetapan UMK dengan UPP. 

Dimana tahun 2018 ini, besaran UMK di Bojonegoro mencapai Rp 1.720.000, sementara UUP yang  ditetapkan dalam perbub tersebut masih pada angka Rp1.050.000.  

"Untuk itu Perbup UPP harus dicabut," tegas politisi yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro ini.

Kepala Bagian Hukum Bojonegoro, Ahmad Faisol, menyatakan, pihaknya telah menerima surat dari Dinas Imigrasi dan Tenaga Kerja Pemprov Jatim untuk mengkaji ulang UUP. Surat tersebut Nomor : 560/2500/108.4/2018, tanggal 19 Maret 2018, perihal Upah Umum Perdesaan 

"Di dalam surat itu, intinya Pemprov Jatim menyampaikan jika perbup yang diterbitkan mantan Bupati Suyoto tidak memiliki dasar dan kewenangan menentukan UUP," jelasnya dikonfirmasi terpisah. 

Pihaknya mengaku, saat ini sudah melakukan kajian ulang dengan mensinkronkan UUP dengan UU Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, hasil kajian telah dilaporkan kepada Pj Bupati untuk ditindak lanjuti. 

"Namun sampai saat ini kami belum menerima disposisi hasil kajian tersebut," pungkasnya.(suko)

Dibaca : 2226x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>