Minggu, 24 Juni 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Wabup Anggap Penolakan Kilang Tuban Tanpa Dasar

Editor: nugroho
Senin, 19 Februari 2018
dok/sbu
Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein.

SuaraBanyuurip.com Ali Imron

Tuban- Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Jawa Timur, Noor Nahar Hussein, menganggap penolakan warga Desa Remen dan Mentoso, Kecamatan Jenu, terhadap proyek Kilang 5NGRR Tuban, tanpa dasar. Proyek patungan Pertamina-Rosneft Oil Company asal Rusia tersebut dia nilai mampu mengurangi angka pengangguran di Bumi Wali (Sebutan lain Tuban).

"Temen-temen ini harus kondusif, belum paham apa-apa kok sudah menolak Kilang tanpa dasar," ujar Noor Nahar Hussein, kepada suarabanyuurip.com di gedung DPRD Tuban, Senin (19/2/2018).

Wabup kelahiran Kecamatan Rengel itu, meminta warga percaya kalau Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim, dan Pemkab Tuban tidak akan merugikan masyarakatnya. Khususnya pemilik lahan yang terdampak proyek pengolahan minyak kapasitas 300 ribu barel.

Menurut wabup warga terdampak kilang harus mengetahui kalau pada puncak pengerjaan konstruksi Pertamina-Rosneft membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja. Kesempatan itulah yang harus dipahami bersama, bahwa keberadaan proyek memberikan efek berantai bagi masyarakat.

"Angka pengangguran kita akan terbuka 3,36%," terang politisi PKB Tuban itu.

Angka tersebut dinilai kecil, namun yang belum terdata diyakini masih banyak. Selain pengangguran terbuka, Noor Nahar menilai masih ada kelompok setengah pengangguran misalnya makelar.

Di penghujung tahun 2017, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di bawah pimpinan Huda-Noor masih diangka 3,03%. Problem tersebut melebihi batas limit ideal di setiap negara, yang dibuat oleh organisasi buruh dunia, Internasional Labour Organization (ILO) sebanyak tiga persen.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tuban masih 3,03%,” sergah Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM PTSP dan Naker) Tuban, Tajuddin Tebyo, beberapa waktu lalu.

Realitas tersebut menjadi bukti jika di Bumi Wali masih menyimpan masalah ketenagakerjaan. Data yang dimiliki Tajuddin, pengangguran terbuka 3,03 persen atau 18.296 orang tersebut dari 603.039 jiwa angkatan kerja.

Selama tiga tahun terakhir, Pemkab Tuban juga mencatat berhasil menempatkan kerja bagi pemilik kartu kuning. Pada akhir 2015 dari 4.971 pencari kerja terdaftar, 3.578 orang mendapatkan pekerjaan. Tahun 2016 dari 5.151 pencari kerja, 3.879 bekerja. Begitu pula di tahun 2017, dari 6.573 pencari kerja, ada 5.021 orang mendapatkan pekerjaan.

Menyikapi statmen Wabup Tuban, perwakilan pemilik lahan asal Desa Mentoso, Aguk Nugroho, menegaskan, penolakan warga Remen-Mentoso berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2012, tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Atas dasar tersebut, warga menduga pembangunan Kilang Tuban melanggar regulasi.

Regulasi itu justru yang digunakan tim pengadaan tanah sebagai dasar pijakannya. Bahwa rencana pengadaan tanah untuk pembangunan kilang minyak tersebut, tidak memenuhi kriteria sebagai pembangunan untuk kepentingan umum. 

Hal itu karena dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2012, disebutkan yang dimaksud dengan infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi haruslah memiliki keterkaitan yang erat dengan dengan usaha hulu Migas. 

"Kilang minyak memang merupakan infrastruktur Migas, tapi dalam pasal 7 ayat (2) haruslah terkait erat dengan hulu Migas. Sedangkan di Kecamatan Jenu tidak ada kegiatan yang dimaksud baik berupa eksplorasi maupun eksploitasi Migas," jelas Aguk Nugroho.

Mengacu hal tersebut rencana pembangunan Kilang NGRR Tuban tidak termasuk dalam kualifikasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum. Apabila dipaksakan untuk tetap dibangun, maka pembangunan kilang minyak itu merupakan pembangunan yang melanggar hukum. 

"Khususnya melanggar hak warga Desa Remen dan Mentoso sekaligus UU Nomor 12 tahun 2012," pungkas pria humanis itu. (aim)

Dibaca : 5803x
FB
Ada 2 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Kamis, 22 Februari 2018 22:54
Justru Warga warga Desa Remen dan Mentoso yang punya dasar kuat, karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk melestarikan dan mempertahankan ruang hidup mereka, ruang BERTANI mereka, bertani sudah sejahtera tanpa kilang, bertani sudah bisa naik haji tanpa kilang, bertani sudah bisa mensekolahkan anak sampai sarjana,
warmin
Selasa, 20 Februari 2018 14:55
Bapak Wabub yang terhormat,, jangan cuma memikirkan pada saat project., tolong pikirkan juga pada saat project selesai. Bagaimana nasib kami, setelah project selesai pasti kami di buang dan tidak di butuhkan lagi. Sudah banyak contoh nya, di desa kami di kelilingi pabrik, tapi masih banyak pengangguran., dan menjadi karyawan di pabrik banyak dari luar daerah. Maka dari itu kami tidak mau di bodohi lagi dengan janji janji manis dari pertamina dan pihak manapun. Dengan tegas kami tidak akan menjual tanah maupun rumah, karena menjadi seorang petani adalah sumber pangan kami.
rina umi mahiroh
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan