Kamis, 13 Desember 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Wantannas Kaget Lokasi Kilang NGRR Tuban Padat Penduduk

Editor: samian
Jum'at, 12 Oktober 2018
Ali Imron
TERTUTUP : Bahas Kilang NGRR Tuban antara Wantannas dan masyarakat Kecamatan Jenu.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban- Selepas menemui tokoh Soewarto bersama perwakilan masyarakat Desa Remen dan Mentoso, Kecamatan Jenu, di Rumah Makan Putri Asih Jalan Soekarno-Hatta Tuban, Jawa Timur, Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) langsung mengunjungi lokasi Kilang minyak (New Grass Root Refinery and Petrochemial/NGRR) Tuban.

Setibanya di lokasi, rombongan yang dipimpin Brigjen Syafiul kaget, karena kawasan kilang termodern di dunia padat penduduk.

"Brigjen Syafiul tadi kaget ternyata di lokasi kilang padat rumah warga," ujar Soewarto, ketika ditemui suarabanyuurip.com, di kediamannya di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Jumat (12/10/2018).

Mbah Warto biasa disapa, menjelaskan, pertemuan masyarakat lokasi kilang bersama Wantannas sangat tertutup. Dari pihak Wantannas diwakili Brigjen Syafiul, Brigjen Ismail, Kolonel Supendi, didampingi Wakapolres Kompol Teguh, Kasatintel Polres, AKP Sholeh, Dandim 0811 Tuban Letkol Inf Nur Wicahyanto, dan Pasintel Ali Mubdi.

Dengan intonasi keras khasnya, pensiunan jaksa ini gigih mempertahankan tanah miliknya dan juga milik masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat dia murni berjuang untuk kebenaran, dan menegaskan kalau pembebasan lahan bukan untuk kepentingan umum.

Rencana proyek Kilang Minyak patungan Pertamina-Rosneft Rusia telah melukai sekaligus membuat pintu hati masyarakat tertutup. Kondisi tersebut semata-mata disebabkan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban kurang paham terhadap ketentuan hukum yang bisa memayungi tugas dan kewajibannya.

Berulang kali masyarakat Kecamatan Jenu selalu mengingatkan kepada Pemprov dan Pemkab, bahwa Kilang Minyak itu kalau dibangun di Kecamatan Jenu tidak bisa dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum.

Sesuai penjelasan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 2 tahun 2012, pembangunan infrastruktur minyak baru mempunyai nilai sebagai pembangunan untuk kepentingan umum apabila ada keterkaitan dengan usaha hulu minyak dan gas bumi berupa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas.

Sedangkan di seluruh Kecamatan Jenu sama sekali tidak ada kegiatan usaha hulu itu. Jadi rencana pembangunan kilang minyak di Kecamatan Jenu ini bukan pembangunan untuk kepentingan umum, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan.

Karenanya pemerintah tidak bisa menggunakan UU Nomor 2 tahun 2012 sebagai landasan operasionalnya yaitu melakukan sosialisasi, konsultasi publik dan seterusnya. Karena hal itu merupakan tahapan-tahapan yang khusus diperuntukkan bagi pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum.

"Padahal pembangunan kilang bukan untuk kepentingan umum, karenanya Pemprov maupun Pemkab Tuban tidak perlu melakukan tahapan itu," terang pria yang rambutnya mulai memutih itu.

Saat masih di rumah makan, sempat juga adu argumentasi soal surat palsu antara Brigjen Ismail dan Soewarto. Brigjen Ismail membantah kalau surat palsu tidak memenuhi unsur pidana, dan juga belum digunakan.

Sebaliknya Soewarto membantahnya dengan viralnya surat palsu di media, yang bisa dibaca oleh masyarakat sebagai bentuk pengumuman bahwa masyarakat sudah sepakat untuk menjual tanahnya kepada Rosneft/Pertamina asalkan pembayarannya melalui Bank BNI. Padahal kesepakatan itu tidak pernah ada dan masyarakat keberatan.

"Hal itu sesuai dengan rumusan pasal 263 KUHP tentang surat palsu. Terhadap siapa saja yang terkait pembuatan surat palsu ini tentu penyidik bisa menelusuri sebagai tindak pidana penyertaan dalam pasal 55 KUHP," terangnya.

Lebih dari itu, penolakan kilang ini masif. Gejolak tidak hanya dari Desa Remen dan Mentoso saja, melainkan bisa datang dari Desa Wadung, Rawasan maupun desa terdampak lainnya.

Brgjen Syafiul, menjelaskan, untuk lokasi pengembangan kilang, Pertamina butuh 800-1.000 hektare lagi. Lembaga pembantu Presiden ini, tidak memihak mana-mana. Segala sesuatunya akan disampaikan ke pejabat lebih tinggi yang memiliki kompetensi yakni Presiden Jokowi.

"Kami independen dan akan menyerap kemudian menyampaikan aspirasi warga ke pejabat lebih tinggi," sambungnya.

Informasi yang dihimpun suarabanyuurip.com di lapangan, rencana pemindahan Kilang NGRR di Situbondo juga mendapat penolakan. Dikarenakan di lokasi tersebut menjadi tempat latihan gabungan antara TNI AD, AL, dan AU.

Sebatas diketahui, pertemuan tertutup ini dimulai pukul 13:15 WIB dan berakhir pukul 15:15 WIB. Berlanjut survei lokasi melihat riil ke lokasi, dan diakhiri singgah di kediaman tokoh Soewarto.(aim)

Dibaca : 3437x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>